Jumat, 14 Pebruari 2020

Bolehkah Anggota BPD Daftar Jadi Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilu Kecamatan?

Bolehkah Anggota BPD Daftar Jadi Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilu Kecamatan?

Pertanyaan

Apakah anggota BPD bisa mendaftar sebagai anggota PPK dan Panwaslu Kecamatan?

Ulasan Lengkap

 
Panitia Pemilihan Kecamatan (“PPK”)
PPK menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
 
PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecematan yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara.[1]
 
Syarat untuk menjadi anggota PPK meliputi:[2]
  1. Warga Negara Indonesia (“WNI”);
  2. berusia paling rendah 17 tahun;
  3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
  7. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
  9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (“Panwaslu Kecamatan”)
Selanjutnya, panwaslu kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh bawaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan dan berkedudukan di kecamatan.[3]
 
Pembentukan panwaslu kecamatan paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.[4]
 
Syarat untuk menjadi anggota panwaslu kecamatan adalah:[5]
  1. WNI;
  2. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota panwaslu kecamatan;
  3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu;
  6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota panwaslu kecamatan;
  7. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota bawaslu provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota bawaslu kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dan penyalahgunaan narkotika;
  9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  10. mengundurkan diri dan jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon;
  11. bersedia mengundurkan diri dan kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  12. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
  13. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  14. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  15. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 
Namun, patut diperhatikan bahwa BPD bukanlah bagian dari pemerintah desa.
 
Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sedangkan, perangkat desa hanya terbatas pada sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.[6]
 
Selain itu, masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.[7]
 
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.[8]
 
Persyaratan calon anggota BPD adalah:[9]
  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
  6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
  7. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.
 
Adapun anggota BPD dilarang:[10]
  1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
  2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  3. menyalahgunakan wewenang;
  4. melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
  6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  7. sebagai pelaksana proyek desa;
  8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
 
Menjawab pertanyaan Anda, dari penjelasan di atas, tidak dituliskan secara eksplisit mengenai larangan BPD untuk mendaftar sebagai anggota PPK atau panwaslu kecamatan.
 
Sementara itu, terkait frasa “jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” dalam larangan untuk merangkap jabatan tertentu bagi anggota BPD, kami merujuk pada ketentuan larangan bagi calon panwaslu kecamatan yang merangkap jabatan politik dan jabatan di pemerintahan.
 
Jabatan politik adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain, presiden, wakil presiden, menteri, duta besar, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, kepala lembaga/badan non-kementerian, dan pengurus partai politik.[11]
 
Sedangkan yang dimaksud jabatan di pemerintahan berarti berstatus sebagai pegawai negeri sipil.[12]
 
Sementara itu, sebagai contoh, Surat Bupati Blora Nomor 141/0225 tertanggal 23 Januari 2020, tidak pula melarang anggota BPD mendaftarkan diri menjadi anggota PPK, hanya mengharuskan anggota BPD yang ingin mendaftar untuk mendapatkan izin dari bupati, yang dalam hal ini didelegasikan kepada camat setempat.
 
Maka, menurut hemat kami, dikarenakan BPD bukan merupakan bagian dari perangkat pemerintahan desa dan juga bukan merupakan jabatan politik maupun jabatan di pemerintahan, maka sepanjang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon PPK atau panwaslu kecamatan, anggota BPD diperbolehkan untuk mencalonkan diri.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 51 ayat (1) dan (3) UU Pemilu
[2] Pasal 72 UU Pemilu
[3] Pasal 91 ayat (4) jo. Pasal 1 angka 20 UU Pemilu
[4] Pasal 90 ayat (1) UU Pemilu
[5] Pasal 117 ayat (1) UU Pemilu
[6] Pasal 25 dan Pasal 48 UU Desa
[7] Pasal 56 ayat (2) dan (3) UU Desa
[8] Pasal 58 ayat (1) UU Desa
[9] Pasal 57 UU Desa
[10] Pasal 64 UU Desa
[11] Penjelasan Pasal 117 ayat (1) huruf n UU Pemilu
[12] Penjelasan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU Pemilu

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua