Rabu, 08 April 2020

Bolehkah Negara Merekayasa Perkawinan Warganya?

Bolehkah Negara Merekayasa Perkawinan Warganya?

Pertanyaan

Apakah rekayasa suatu perkawinan oleh satu pihak, misalnya pihak wanita yang didukung oleh suatu korporasi atau golongan, sah secara hukum alias legal, walaupun pihak pria tidak bersalah atau dalam status praduga tak bersalah? Sedangkan tujuan rekayasanya adalah untuk maksud jahat. Apa hal tersebut bisa dibuktikan oleh hukum dan bagaimana caranya? Jika negara yang melakukannya maka itu adalah hal yang wajar mengingat negara punya maksud dan tujuan tertentu dan itupun masih mempertimbangkan HAM. Tapi jika itu korporasi atau suatu golongan, apakah itu legal dan beretika?

Ulasan Lengkap

 
Perkawinan sebagai Perikatan
Karena Anda tidak menjelaskan maksud jahat dan latar belakang terjadinya perkawinan tersebut secara rinci, kami akan menekankan jawaban kami dari aspek hukum perdata, dimana ada cacat kesepakatan dalam ikatan perkawinan tersebut karena mengandung unsur paksaan.
 
Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):
 
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
 
Karena didahului oleh adanya akad atau perjanjian, perkawinan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga. Di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban untuk saling tolong menolong dari kedua belah pihak.
 
Sebagai sebuah perjanjian, secara umum perkawinan harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”):
 
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.
 
Unsur kesepakatan juga ditekankan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, di mana perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 
Terkait syarat kesepakatan, KUH Perdata menegaskan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.[1]
 
Selanjutnya, Pasal 1323 KUH Perdata mengatur bahwa:
 
Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.
 
Paksaan juga menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami, istri, atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.[2]
 
Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.[3]
 
 
Jika Dipaksa Kawin
Berdasarkan uraian tersebut, secara hukum perdata, apabila ada paksaan dalam perkawinan tersebut, maka unsur kesepakatan telah dilanggar dalam kasus ini.
 
Dengan kata lain, perkawinan ini melanggar syarat subjektif suatu perjanjian. Akibatnya, perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.
 
Hal ini juga dimungkinkan dalam Pasal 22 UU Perkawinan, yang berbunyi:
 
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
 
‘Dapat’ yang dimaksud diartikan bahwa perkawinan bisa batal atau bisa tidak batal, jika menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.[4]
 
Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:[5]
  1. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
  2. suami atau istri;
  3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
  4. pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
 
Selain itu, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.[6]
 
 
Perspektif Hak Asasi Manusia
Selain itu, ada perlunya kami luruskan persepsi bahwa negara dapat memaksa perkawinan sepasang mempelai.
 
Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan perkawinan seseorang, bahkan negara sekalipun. Selain bertentangan dengan uraian sebelumnya, hal ini juga melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara jelas menyatakan:
 
  1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Ketentuan ini merupakan jaminan negara atas warga negaranya, yang mana tidak boleh ada unsur paksaan dalam sebuah perkawinan. Negara justru wajib hadir dalam memberikan hak kepada setiap orang untuk bebas menentukan calon suami dan calon istri yang diinginkannya.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1321 KUH Perdata
[2] Pasal 1325 KUH Perdata
[3] Pasal 1327 KUH Perdata
[4] Penjelasan Pasal 22 UU Perkawinan
[5] Pasal 23 UU Perkawinan
[6] Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000