Kamis, 05 March 2020

Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan?

Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan?

Pertanyaan

Jika lembaga Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Mahkamah Agung bersengketa, lembaga mana yang dapat menyelesaikan? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan Mahkamah Agung (“MA”) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).
 
Keduanya diberikan kewenangan yang berbeda oleh konstitusi. Pasal 24A UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan MA dan Pasal 24C UUD 1945 untuk kewenangan MK. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi:
 
Pasal 24A UUD 1945
  1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
  2. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
  3. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
  4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
  5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.
 
Pasal 24C UUD 1945
  1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
  3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
  4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
  5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
  6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
 
Salah satu kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. MK diberikan kewenangan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi sebagaimana diterangkan oleh Tim Penyusun dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (hal. 3).
 
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, ada baiknya ditelaah terlebih dahulu potensi singgungan kewenangan kedua lembaga, karena sengketa kewenangan hanya berpotensi muncul jika ada singgungan kewenangan antar lembaga negara.
 
Potensi Singgungan Kewenangan
Pertanyaan pengantarnya: Apakah ada potensi singgungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung?
 
Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam artikel Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di laman pribadinya, dengan membaca desain yang ada, UUD 1945 ternyata tidak menganut pembelahan kewenangan court of justice dan court of law pada saat munculnya ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
 
UUD 1945 tidak menempatkan dua fungsi kekuasaan kehakiman kepada dua lembaga (MA dan MK) secara terpisah. Padahal, dari sudut pandang teoretis, kehadiran MK diidealkan sebagai mahkamah sistem hukum (court of law), Sedangkan MA tetap dengan kedudukannya sebagai mahkamah keadilan (court of justice).
 
Lebih lanjut Saldi Isra, dalam artikel yang sama, menjelaskan dengan kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK tidak hanya bertindak sebagai court of law, melainkan juga court of justice, seperti memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum.
 
Sementara itu, MA juga tidak sepenuhnya diletakkan pada posisi sebagai court of justice. Sebab MA juga melakukan judicial review yang merupakan ranah court of law terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.[1]
 
Percampuran kewenangan antara MK dan MA dapat menimbulkan berbagai persoalan.
 
Persoalan berpotensi memunculkan persinggungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) merupakan salah satu titik singgung yang mempertemukan kewenangan MA dengan kewenangan MK.
 
Namun, singgungan yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum tersebut sebetulnya telah terjawab dengan keberadaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) yang menyatakan bahwa:
 
Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.
 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 telah menguji dan memutus bahwa frasa "dihentikan" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dan diganti dengan frasa "ditunda pemeriksaannya" (hal. 45).
 
Dengan demikian, bisa dipahami bahwa potensi singgungan kewenangan antara MA dan MK adalah kecil, sehingga minim kemungkinan muncul sengketa kewenangan konstitusional di antara kedua lembaga.
 
Argumentasi yang demikian, pada hakikatnya, memang masih belum dapat menjawab pertanyaan tentang penyelesaian sengketa kedua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.
 
Jika menilik ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka seharusnya MK yang diberikan kewenangan memutus sengketa kewenangan di antara dua lembaga tersebut.
 
Namun, dalam UU MK maupun Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, MK tidak dicantumkan sebagai pihak yang dapat bersengketa (pemohon atau termohon) dalam sengketa kewenangan lembaga negara di MK sendiri.
 
Hal ini telah sesuai dan sejalan dengan asas peradilan yang berlaku universal, yaitu nemo judex idoneus in propria causa yang berarti hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri.
 
Asas nemo judex idoneus in propria causa merupakan bagian dari menjaga imparsialitas (ketidakberpihakan), netralitas, dan independensi hakim sebagai pemeriksa dan pemberi keadilan.
 
Maka dalam hal ini, MK tidak dapat memutus sengketa kewenangan tersebut, karena terikat asas nemo judex idoneus in propria causa.
 
Dengan demikian, baik MK dan MA tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara di MK.
 
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
  1. Tim Penyusun. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010;
  2. Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diakses pada 2 Oktober 2019, pukul 08.57 WIB.
 

[1] 24A ayat (1) UUD 1945

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000