Hukumnya Buat Konten YouTube Prank Virus Corona

Bacaan 4 Menit
Hukumnya Buat Konten <i>YouTube Prank</i> Virus Corona
Pertanyaan
Baru-baru ini ada YouTuber yang memanfaatkan situasi yang sensitif soal penyebaran virus corona di Indonesia dengan membuat konten prank virus corona. Adakah hukum yang bisa menjerat perbuatan ini?
Ulasan Lengkap
 
Prank Bukan Tindak Pidana
Berdasarkan artikel Hukumnya Melakukan Prank terhadap Pengemudi Ojek Online, prank dalam bahasa Inggris, artinya gurauan. Gurauan dengan kata dasar gurau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kelakar, lelucon.
 
Masih dari artikel yang sama, gurauan bertujuan untuk membuat hati senang atau membuat suasana menjadi cair dan hangat, sehingga jika ditelusuri maknanya, gurauan memiliki arti positif untuk membuat suasana cair dan hangat serta pihak yang mendengarnya jadi senang.
 
Terkait pertanyaan Anda, YouTuber tersebut memanfaatkan situasi yang sedang sensitif, yaitu penyebaran virus corona di Indonesia, sehingga prank tersebut, menurut hemat kami, tidak dikategorikan sebagai gurauan atau lelucon.
 
Namun sayangnya, masih bersumber dari artikel yang sama, tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang prank sebagai kejahatan, maka prank bukanlah tindak pidana.
 
Potensi Prank Jadi Berita Bohong yang Meresahkan
Meskipun prank bukanlah suatu tindak pidana, namun kami berpendapat konten prank tersebut rentan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
 
Sepanjang penelusuran kami, dalam artikel Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax, disebutkan beberapa ketentuan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menjerat pelaku yang menyebarkan berita bohong melalui media elektronik (sosial media).
 
Namun, keberlakuan ketentuan yang disebutkan di atas terbatas pada berita bohong dalam ranah perlindungan konsumen, sementara prank virus corona yang Anda maksud, menurut hemat kami, tidak dikategorikan dalam ranah demikian.
 
Dalam artikel yang sama, secara umum, penyebar hoax yang tidak berkaitan dengan perlindungan konsumen dapat dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) yang berbunyi:
 
  1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
  2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.
 
Selain itu, pelaku juga berpotensi dikenakan Pasal 15 UU 1/1946, yaitu:
 
Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.
 
Dengan demikian, terhadap YouTuber yang membuat konten YouTube tentang prank virus corona berpotensi dikenakan pasal penyebar hoax, seperti yang disebutkan di atas, karena dikhawatirkan menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat yang saat ini sedang menghadapi penyebaran virus corona di Indonesia.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi: