Senin, 13 April 2020

Hukumnya Jual Beli Akun Ojek Online

Hukumnya Jual Beli Akun Ojek Online

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan apakah jual beli akun driver ojek online itu legal jika dilihat dalam perspektif UU ITE? Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli akun?

Ulasan Lengkap

 
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami akan menjelaskan hubungan hukum antara driver ojek online dengan perusahaan penyedia aplikasi.
 
Sebagaimana telah dibahas dalam artikel Hubungan antara Penyedia Aplikasi, Driver, dan Penumpang, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan (partnership agreement).
 
Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 s.d. Pasal 1641 KUH Perdata. Hubungan hukum tercipta ketika para pihak bersepakat memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (inbreng), dengan keuntungan yang dibagi antara para pihak.[1]
 
Status hubungan kemitraan ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (“Permenhub 12/2019”), sebagai berikut:
 
Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.
 
Perusahaan aplikasi yang dimaksud adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.[2]
 
Sedangkan pengemudi adalah orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan dan telah memiliki surat izin mengemudi.[3]
 
Sanksi Jual Beli Akun
Pada dasarnya hak dan kewajiban perusahaan aplikasi dan pemilik akun (driver) dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan yang disepakati antara kedua belah pihak.
 
Apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi.
 
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pada umumnya perusahaan aplikasi tidak memperbolehkan pemilik akun untuk memperjualbelikan akun kepada pihak lain.
 
Apabila dilakukan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan saksi kepada pemilik akun berupa penghentian operasional sementara (suspend) atau putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.
 
Dengan dilakukannya suspend atau putus mitra tersebut, maka secara otomatis si pembeli akun tidak lagi dapat menggunakan akun tersebut.
 
Sanksi suspend sendiri dikenal dalam Pasal 14 Permenhub 12/2019, yang berbunyi sebagai berikut:
 
  1. Perusahaan Aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi.
  2. Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. jenis sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra;
    2. tingkatan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra;
    3. tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; dan
    4. pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (suspend).
  3. Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja.
  4. Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disosialisasikan kepada mitra kerja oleh Perusahaan Aplikasi.
 
Apakah Melanggar UU ITE?
Jika ditelisik lebih lanjut, pada dasarnya tindakan jual beli akun driver online tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya.
 
Yang dilanggar adalah perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Akibatnya berupa penghentian operasional sementara (suspend) atau putus mitra terhadap pemilik akun, sebagaimana telah kami jelaskan di atas.
 
Hanya saja, jika jual beli akun tersebut dimaksudkan atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
 
Misalnya, seseorang membeli akun untuk melakukan orderan fiktif, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE sebagai berikut:
 
Pasal 51 ayat (1) UU ITE
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 
Pasal 35 UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja. dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokurnen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
 
Selanjutnya, apakah si penjual akun turut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh si pembeli akun? Sebagaimana dijelaskan Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana (hal. 163), elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan. Kesalahan meliputi, pertama, kemampuan bertanggungjawab, dan kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, baik karena kesengajaan ataupun kealpaan.
 
Dalam hal ini, menurut hemat kami, jika si penjual akun tidak mengetahui dan tidak turut serta (tidak memiliki hubungan pisikis) dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pembeli akun, maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh si pembeli akun.
 
Sebaliknya, jika penjual turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan si pembeli maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam kedudukannya sebagai “penyertaan”.
 
Di sisi lain, sebagaimana pernah kami jelaskan dalam artikel Jika Menemukan Driver atau Kendaraan Berbeda dengan di Aplikasi, perusahaan aplikasi juga dapat dihukum secara administratif apabila terdapat ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan identitas yang tertera di aplikasi.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
 

[1] Pasal 1618 KUH Perdata
[2] Pasal 1 angka 3 Permenhub 12/2019
[3] Pasal 1 angka 4 Permenhub 12/2019

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua