Kamis, 09 April 2020

Bolehkah Gaji Atasan Dipotong Hingga di Bawah Staf karena COVID-19?

Bolehkah Gaji Atasan Dipotong Hingga di Bawah Staf karena COVID-19?

Pertanyaan

Saya seseorang yang memimpin suatu tim. Perusahaan terkena dampak COVID-19 dan melakukan pemotongan gaji untuk jabatan satu level di atas staf nonoperator saja, sedangkan staf nonoperator tidak. Permasalahannya, pemotongan tersebut menghasilkan nominal gaji yang lebih rendah dari anak buahnya. Apakah hal tersebut termasuk pelanggaran hukum?

Ulasan Lengkap

 
Pemotongan Gaji karena COVID-19
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam artikel Bolehkah Memotong Gaji Karyawan karena Perusahaan Terdampak Virus Corona?, pemotongan gaji atau upah karyawan sepihak karena perusahaan merugi akibat wabah virus corona tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak.
 
Pemotongan upah yang dibenarkan menurut Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) oleh pengusaha dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama, untuk:
  1. denda;
  2. ganti rugi; dan/atau
  3. uang muka upah.
 
Selain itu, ada pula pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga yang hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja/buruh yang setiap saat dapat ditarik kembali.[1]
 
Kemudian terdapat pemotongan upah oleh pengusaha berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis, untuk:[2]
  1. pembayaran utang atau cicilan utang pekerja/buruh; dan/atau
  2. sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
 
Penetapan Upah
Menyambung pertanyaan Anda, kami mengasumsikan Anda berkedudukan sebagai koordinator atau atasan. Sehingga jabatan yang Anda duduki saat ini mempengaruhi struktur dan skala upah yang berakibat pada penetapan besarnya upah.
 
Upah, baik yang terdiri atas komponen upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, maupun upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[3]
 
Adapun struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.[4]
 
Struktur dan skala upah tersebut wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh dan dilampirkan pada saat permohonan:[5]
  1. pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan; atau
  2. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama.
 
Perubahan Besaran dan Cara Pembayaran Gaji
 
Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh karyawan tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran gaji dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan.[6]
 
Namun menurut hemat kami, perubahan besaran gaji tersebut tentu saja harus memperhatikan struktur dan skala upah dalam perusahaan. Salah satunya terkait jabatan sebagaimana yang Anda tanyakan.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 57 ayat (2) dan (3) PP 78/2015
[2] Pasal 57 ayat (5) PP 78/2015
[3] Pasal 5 ayat (1) dan (4) PP 78/2015
[4] Pasal 14 ayat (2) PP 78/2015
[5] Pasal 14 ayat (4) PP 78/2015
[6] Poin II Angka 4 SE Menaker M/3/HK.04/III/2020

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua