Bolehkah Gaji Atasan Dipotong Hingga di Bawah Staf karena COVID-19?

Bacaan 4 Menit
Bolehkah Gaji Atasan Dipotong Hingga di Bawah Staf karena COVID-19?
Pertanyaan
Saya seseorang yang memimpin suatu tim. Perusahaan terkena dampak COVID-19 dan melakukan pemotongan gaji untuk jabatan satu level di atas staf nonoperator saja, sedangkan staf nonoperator tidak. Permasalahannya, pemotongan tersebut menghasilkan nominal gaji yang lebih rendah dari anak buahnya. Apakah hal tersebut termasuk pelanggaran hukum?
Ulasan Lengkap
 
Pemotongan Gaji karena COVID-19
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam artikel Bolehkah Memotong Gaji Karyawan karena Perusahaan Terdampak Virus Corona?, pemotongan gaji atau upah karyawan sepihak karena perusahaan merugi akibat wabah virus corona tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak.
 
Pemotongan upah yang dibenarkan menurut Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) oleh pengusaha dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama, untuk:
  1. denda;
  2. ganti rugi; dan/atau
  3. uang muka upah.
 
Selain itu, ada pula pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga yang hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja/buruh yang setiap saat dapat ditarik kembali.[1]
 
Kemudian terdapat pemotongan upah oleh pengusaha berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis, untuk:[2]
  1. pembayaran utang atau cicilan utang pekerja/buruh; dan/atau
  2. sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
 
Penetapan Upah
Menyambung pertanyaan Anda, kami mengasumsikan Anda berkedudukan sebagai koordinator atau atasan. Sehingga jabatan yang Anda duduki saat ini mempengaruhi struktur dan skala upah yang berakibat pada penetapan besarnya upah.
 
Upah, baik yang terdiri atas komponen upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, maupun upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[3]
 
Adapun struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.[4]
 
Struktur dan skala upah tersebut wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh dan dilampirkan pada saat permohonan:[5]
  1. pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan; atau
  2. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama.
 
Perubahan Besaran dan Cara Pembayaran Gaji
 
Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh karyawan tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran gaji dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan.[6]
 
Namun menurut hemat kami, perubahan besaran gaji tersebut tentu saja harus memperhatikan struktur dan skala upah dalam perusahaan. Salah satunya terkait jabatan sebagaimana yang Anda tanyakan.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 57 ayat (2) dan (3) PP 78/2015
[2] Pasal 57 ayat (5) PP 78/2015
[3] Pasal 5 ayat (1) dan (4) PP 78/2015
[4] Pasal 14 ayat (2) PP 78/2015
[5] Pasal 14 ayat (4) PP 78/2015
[6] Poin II Angka 4 SE Menaker M/3/HK.04/III/2020