Senin, 04 Mei 2020

Force Majeur karena Perubahan Regulasi

Force Majeur karena Perubahan Regulasi

Pertanyaan

Apakah salah satu pihak dapat dituntut untuk memenuhi suatu perjanjian, yang mana karena ada suatu perubahan regulasi yang terjadi setelah suatu perjanjian ditandatangani, menyebabkan salah satu pihak dilarang melakukan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut?

Ulasan Lengkap

 
Sifat Dasar Perjanjian
Sesuai dengan hakikatnya sebagai hukum privat atau pribadi, titik tolak hukum perdata adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak.
 
Perjanjian pada dasarnya adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.
 
Perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 
Namun tidak semua perjanjian bisa dibuat seenaknya. Perjanjian harus menenuhi syarat yang tegas diatur dalam undang-undang.
 
Agar sah, Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan agar perjanjian memenuhi unsur:
  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu hal tertentu; dan
  4. suatu sebab yang halal.
 
Sepakat maksudnya bahwa perjanjian itu dibuat dengan iktikad baik, tidak ada kekhilafan, bebas, tidak ada paksaan atau tekanan, tidak ada unsur tipu daya dalam pembuatan perjanjian.
 
Kecakapan maksudnya bahwa para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian adalah orang yang cakap secara hukum, waras, dewasa, tidak di bawah pengampuan, dan tidak sedang dicabut hak perdatanya oleh putusan pengadilan.
 
Hal tertentu dalam perjanjian mengenai hal-hal yang jelas sifatnya. Jika misalnya menyangkut barang, yang diperjanjikan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan.
 
Suatu sebab yang halal, artinya sesuatu tidak palsu dan tidak terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.
 
Force Majeur akibat Perubahan Peraturan
Dikaitkan dengan permasalahan di atas, ada regulasi yang membuat salah satu pihak tidak lagi memiliki kapasitas untuk melanjutkan perjanjian. Karena ini permasalahan perdata, kita harus kembali kepada hakikat perjanjian yang dilandasi iktikad baik.
 
Perlu dibaca kembali isi perjanjiannya. Dalam perjanjian atau kontak, biasanya selalu ada pasal tentang adanya keadaan memaksa (force majeur).
 
Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian, unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeur adalah:
  1. adanya kejadian yang tidak terduga;
  2. adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
  3. ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
  4. ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.
 
Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi force majeur, maka para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum biasanya mencantumkan klausul dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi force majeur dalam perjanjian mereka
 
Lebih lanjut, jika klausul keadaan memaksa dicantumkan (termasuk perubahan peraturan), dan memang pihak yang membuat perjanjian menurut hukum tidak lagi berkompeten untuk melakukan perbuatan hukum, maka menurut hemat kami, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, para pihak menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
 
Dalam situasi ini, pihak yang tak dapat melaksanakan prestasi tersebut seharusnya tidak dapat dituntut. Saran kami, sebelum langkah-langkah hukum ditempuh, sebaiknya perubahan situasi tersebut dirundingkan antara para pihak dengan iktikad baik, sesuai dengan hakikat dari perjanjian itu sendiri.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua