Senin, 27 April 2020

Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya

Tips Memilih LAZ yang Legal dan Terpercaya

Pertanyaan

Adakah kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan legal tidaknya lembaga pengumpul zakat? Adakah ciri tertentu dari Lembaga zakat yang terpercaya?

Ulasan Lengkap

 
BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat
Pengelolaan zakat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU Zakat”) dikelola secara nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”).[1] Adapun tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi atau kabupaten/kota masing-masing dilaksanakan oleh BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.[2]
 
Selain BAZNAS, UU Zakat juga mengatur tentang Lembaga Amil Zakat (“LAZ”) sebagai pengelola zakat (amil) nonnegara yang dapat mengelola zakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.
 
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[3]
 
Pada dasarnya, LAZ yang legal adalah LAZ yang pembentukannya berdasarkan izin dari Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk menteri. Untuk mendapatkan izin pembentukan, LAZ harus memenuhi persyaratan:[4]
  1. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Sedangkan bagi perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang;
  2. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  4. memiliki pengawas syariat, baik internal maupun eksternal;
  5. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  6. bersifat nirlaba;
  7. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  8. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
 
LAZ yang Memperoleh Rekomendasi BAZNAS  
BAZNAS sendiri telah mendata sejumlah LAZ yang direkomendasikan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam laman Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS.
 
Di tingkat nasional, LAZ yang telah memperoleh rekomendasi BAZNAS di antaranya:
  1. Dompet Dhuafa;
  2. Rumah Zakat;
  3. Inisiatif Zakat Indonesia;
  4. Yatim Mandiri Surabaya;
  5. Rumah Zakat Indonesia;
  6. Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah;
  7. Dana Sosial Al Falah Surabaya;
  8. Pesantren Islam Al-Azhar;
  9. Baitulmaal Muamalat;
  10. Global Zakat; dst.
 
Sedangkan di tingkat provinsi, BAZNAS telah memberikan rekomendasi kepada:
  1. Baitul Maal FKAM;
  2. Semai Sinergi Umat;
  3. Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB;
  4. Dompet Sosial Madani (DSM) Bali;
  5. Harapan Dhuafa Banten;
  6. Solo Peduli Ummat;
  7. Dana Peduli Umat Kalimantan Timur;
  8. Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah;
  9. Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya;
  10. Gema Indonesia Sejahtera Bekasi; dst.
 
Selain itu, juga terdapat 34 LAZ lainnya di tingkat kabupaten/kota di Indonesia yang juga telah direkomendasikan BAZNAS, sekalipun beberapa di antaranya belum mendapatkan izin Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.
 
Menurut hemat kami, daftar yang dirilis BAZNAS ini dapat menjadi tips untuk Anda dalam memilih lembaga pengumpul zakat yang terpercaya.
 
Demikian jawaban kami, semoga bemanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS, diakses pada Jumat, 24 April 2020, pukul 14.40 WIB.
 

[1] Pasal 6 UU Zakat
[2] Pasal 15 ayat (5) UU Zakat
[3] Pasal 1 angka 8 UU Zakat
[4] Pasal 18 UU Zakat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 hal. 107-108

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua