Dapatkah Konsumen Video Call Sex Dipidana?

Bacaan 8 Menit
Dapatkah Konsumen <i>Video Call Sex</i> Dipidana?
Pertanyaan
Apakah ada hukum pidana untuk orang yang menggunakan jasa VCS? Saya tertipu oleh seorang penyedia layanan VCS via transfer antarrekening. Misalkan saya melapor ke pihak bank/polisi, apakah saya ikut terjerat karena sudah pernah menggunakan jasa VCS?
Ulasan Lengkap

 

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dipublikasikan pertama kali pada 13 Mei 2020.

 

Kami asumsikan, VCS yang Anda maksud adalah singkatan dari video call sex.

Kekhawatiran Anda atas kemungkinan turut dijerat pidana, karena menggunakan layanan VCS, perlu ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Pandangan UU Pornografi atas Konsumen VCS

Pertama, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) terdapat larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. kekerasan seksual;
  3. masturbasi atau onani;
  4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. alat kelamin; atau
  6. pornografi anak.

Pornografi yang dimaksud adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[1]

Apabila dilanggar, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.[2]

Namun demikian, pasal ini tidak berlaku apabila "membuat untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.[3]

Selain itu, setiap orang juga dilarang menyediakan jasa pornografi yang:[4]

  1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Jika dilakukan, pelakunya dapat dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar.[5]

Terkait dapat tidaknya Anda dijerat dengan UU Pornografi, kami merujuk pada pendapat Josua Sitompul dalam artikel Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi.

Menurut Josua, dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pornografi.

Dengan demikian, menurut hemat kami, Anda tidak dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Namun demikian, si penyedia jasa VCS masih dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi atas penyediaan jasa yang mengandung unsur pornografi.

 

Pandangan UU ITE atas Konsumen VCS

Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 mengatur bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar rupiah.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.[6]

Untuk memahami makna pasal tersebut, terdapat pedoman implementasi pasal UU ITE yang menjelaskan di antaranya:[7]

  1. Frasa “muatan melanggar kesusilaan” diartikan secara sempit sebagai muatan pornografi dalam UU Pornografi, dan/atau berkaitan dengan delik kesusilaan dalam Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dan diartikan secara luas sebagai konten yang berisi sesuatu yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati masyarakat, di mana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
  2. Konten melanggar kesusilaan distransmisikan, didistribusikan, atau disebarkan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, diunggah, disiarkan, atau di-posting).

Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, transmisi konten melanggar kesusilaan yang ditujukan kepada satu orang saja sudah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Selain itu, harus diingat bahwa layanan video call merupakan komunikasi dua arah. Virpi Oksman dalam artikel Mobile Video: Between Personal, Community and Mass Media dalam buku After the Mobile Phone?: Social Changes and the Development of Mobile Communication (hal. 106) menguraikan bahwa:

Video call is more engaging activity than voice call, partly because it does not allow so much for simultaneous ‘parallel activities’ … The tester estimated video calls to be perfect product also for relationship communication.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam VCS, terjadi komunikasi dua arah antara Anda dan penyedia jasa VCS. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa dalam layanan VCS, yang mentransmisikan konten asusila bukan hanya penyedia jasa VCS, melainkan Anda juga, dengan penyedia jasa VCS sebagai penerimanya.

Contohnya, seperti dalam kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Barru dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar, di mana terdakwa mengajak seorang anak perempuan melakukan VCS dengan cara sama-sama telanjang sambil video (hal. 24).

Dengan demikian, menurut hemat kami, pengguna jasa VCS berpotensi dipidana berdasarkan UU ITE dan perubahannya.

Jika Anda belum menggunakan jasa VCS yang dimaksud, karena ditipu oleh penyedia jasa, maka Anda masih dapat dipidana atas tindak pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.[8]

Misalnya, Anda dengan niat menggunakan jasa VCS, mentransfer sejumlah uang untuk membayar jasa tersebut, namun ternyata penyedia jasa tidak kunjung menghubungi Anda atau Anda tidak dapat menghubunginya pada waktu jasa VCS yang telah ditentukan.

Maka, dalam rangkaian perbuatan itu, Anda telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang diancam pidana, dan sudah pula memulai perbuatan itu dengan mentransfer uang dan perbuatan persiapan lainnya untuk menggunakan jasa VCS, namun perbuatan itu tidaklah selesai, karena terhalang penyedia jasa VCS yang ingkar atau bohong.

Jika demikian, Anda berpotensi dijerat dengan percobaan melakukan kejahatan yang diatur dalam UU ITE dan perubahannya.

Selengkapnya mengenai percobaan tindak pidana dapat disimak dalam artikel Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging).

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

Referensi:

Virpi Oksman. Mobile Video: Between Personal, Community and Mass Media dalam buku Maren Hartmann (Eds.). After the Mobile Phone?: Social Changes and the Development of Mobile Communication. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2008.

 

Putusan: