Senin, 20 Juli 2020

Hukumnya Orang Dewasa yang Masih Bergantung Hidup pada Orang Tua

Hukumnya Orang Dewasa yang Masih Bergantung Hidup pada Orang Tua

Pertanyaan

Kakak saya umur 30 tahun dan belum bisa mandiri. Secara fisik dan mental dia normal namun dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ingin saya tanyakan apakah kakak saya bisa dikasuskan mengingat usianya yang sudah layak untuk hidup mandiri karena orang tua saya sudah tidak kuat membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, kalau bisa masuknya pasal berapa? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Mengenai Usia Dewasa dan Pertanggungjawaban Hukum
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum apabila ia telah dewasa secara hukum.
 
Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa seseorang. Sebagian memberi batasan usia dewasa 21 tahun, sebagian lagi 18 tahun, bahkan ada yang 17 tahun. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, dapat Anda simak di Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.
 
Mengingat usia kakak Anda yang berusia 30 tahun, memang sudah bisa dianggap dewasa dan dapat dibebankan pertanggungjawaban secara hukum.
 
Apabila yang Anda maksud “dikasuskan” adalah pertanggungjawaban secara hukum akibat adanya pelanggaran hukum, maka harus dilihat lebih lanjut bagaimana bentuk pelanggaran hukum tersebut, sehingga bisa dikaitkan dengan pasal yang dimaksud.
 
Perbuatan melanggar hukum secara umum terbagi menjadi dua: perbuatan melanggar hukum pidana dan perbuatan melanggar hukum perdata yang ulasan selengkapnya dapat Anda simak di Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana.
 
Singkatnya, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
 
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
 
Dikutip dari artikel yang sama, dalam konteks hukum pidana, menurut Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
  1. wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
  2. wederrechtelijk materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).
 
Ketidakmandirian sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
Apakah tidak mandiri atau tidak memberi makan pada orang tua padahal tidak ada halangan fisik maupun mental dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum?
 
Secara perdata, maka harus memenuhi semua syarat sebagaimana diterangkan Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 117), yakni:
  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
 
Lebih lanjut, dapat ditelisik juga apakah terdapat kewajiban hukum si pelaku/hak subjektif orang lain yang dilanggar. 
 
Dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diatur bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara, menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
 
Akan tetapi tidak diatur jelas apa yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun sanksi hukum jika si anak tidak melakukan kewajibannya tersebut.
 
Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”), anak yang menurut hukum wajib baginya untuk memelihara orang tua itu, dapat dipidana jika melalaikan kewajibannya jika orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga si anak.
 
Ulasan mengenai kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya ketika ia dewasa menurut UU PKDRT dapat disimak di Kewajiban Anak Memelihara Orang Tua Setelah Dewasa.
 
Lingkup rumah tangga yang kami maksud berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, meliputi:
  1. suami, istri, dan anak;
  2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
 
Jika anak tersebut tinggal dengan orang tuanya, maka orang tua dan anak tersebut mencakup lingkup rumah tangga yang sama.

Karena menurut hukum, anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orang tuanya, maka dia dilarang menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.
  
Sehingga dalam hal ini, kakak Anda dapat digugat secara perdata untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, karena telah menelantarkan orang tua atau bahkan dipidana sebagaimana diatur dalam UU PKDRT jika orang tua Anda sebenarnya membutuhkan bantuan dari kakak Anda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua