Rabu, 03 June 2020

Cara Melindungi Tanah yang Diwakafkan di Bawah Tangan

Cara Melindungi Tanah yang Diwakafkan di Bawah Tangan

Pertanyaan

Saya mewakafkan tanah untuk digunakan sebagai fasilitas umum warga desa, namun dilakukan di bawah tangan dengan kepala desa. Setelah kepala desa tersebut meninggal, ternyata anak-anak kepala desa mengira tanah tersebut adalah harta waris dan hendak membaginya. Apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan tanah tersebut agar tetap menjadi tanah wakaf untuk fasilitas umum?  

Ulasan Lengkap

 
Pengaturan Wakaf di Indonesia
Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[1]
 
Harta benda milik wakif yang dapat diwakafkan tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.[2]
 
Selain UU Wakaf dan PP 42/2006, sebagai landasan hakim dalam menyelesaikan perkara wakaf di Pengadilan Agama, pengaturan wakaf juga dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum materiil pada Pengadilan Agama.
 
Prosedur Mendapatkan Keabsahan Wakaf
Dalam literatur Islam, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.
 
Dalam buku Fikih Wakaf yang diterbitkan Kementerian Agama, diuraikan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu (hal. 19):
  1. wakif (orang yang mewakafkan harta);
  2. mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
  3. mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
  4. shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).
 
Dalam hukum Indonesia, unsur wakaf ditegaskan dalam Pasal 6 UU Wakaf, yaitu:
  1. wakif, yakni pihak yang berwakaf;
  2. nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
  3. harta benda wakaf;
  4. ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya;
  5. peruntukan harta benda wakaf;
  6. jangka waktu wakaf.
 
Selanjutnya, prosedur yang harus dilakukan jika seseorang hendak berwakaf diterangkan pada Pasal 32 ayat (1) – (4) PP 42/2006, yaitu sebagai berikut:
  1. wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (“PPAIW”) dalam majelis ikrar wakaf;
  2. ikrar wakaf diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nazhir untuk kepentingan mauquf alaih;
  3. ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhir dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;
  4. akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:
    1. nama dan identitas wakif;
    2. nama dan identitas nazhir;
    3. nama dan identitas saksi;
    4. data dan keterangan harta benda wakaf;
    5. peruntukan harta benda wakaf (mauquf alaih); dan
    6. jangka waktu wakaf.
 
Mengenai tata cara cara pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang dilaksanakan berdasarkan Pasal 34 PP 42/2006 sebagai berikut:
  1. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
  3. dalam hal ketentuan terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam majelis ikrar wakaf.
  4. akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir, 2 orang saksi, dan/atau mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
  5. salinan akta ikrar wakaf disampaikan kepada:
    1. wakif;
    2. nazhir;
    3. mauquf alaih;
    4. kantor pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
    5. instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
 
Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan, meliputi penelitian:[3]
  1. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan benda wakaf oleh wakif;
  2. syarat wakif, nazhir dan saksi.
 
Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh wakif.
 
Mengenai pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan akta ikrar wakaf dengan tata cara sebagai berikut:[4]
  1. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
  2. pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
 
Solusi
Kembali pada pertanyaan Anda, “Apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan tanah tersebut agar tetap menjadi tanah wakaf untuk fasilitas umum?”
 
Langkah yang dapat dilakukan mengingat wakaf tanah yang pernah dilakukan adalah di luar prosedur yang sah sebagaimana diuraikan di atas atau dengan kata lain wakaf dilakukan di bawah tangan adalah:
 
Pertama, menunjukkan bukti kepemilikian atas tanah tersebut yang bisa berupa sertifikat tanah atau bukti letter C dari kelurahan.
 
Kedua, membawa saksi yang mengetahui adanya wakaf yang pernah dilakukan dengan kepala desa tersebut atau ketiga, bisa juga mencari atau meminta dokumen adanya wakaf yang telah dilakukan di kelurahan di mana Anda pernah menyampaikan maksud wakaf kepada yang bersangkutan.
 
Permasalahan wakaf tanah yang dilakukan di bawah tangan seringkali memunculkan masalah yang tidak sederhana, baik menyangkut status hak atas tanah maupun peruntukan atau pemanfaatan tanah tersebut. Terlebih jika wakif, nazhir, ataupun maukuf alaih telah meninggal dunia.
 
Maka, saran kami selanjutnya adalah segera mengurus wakaf sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana uraian di atas.
 
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan agar tanah wakaf terlindungi dan manfaat tanah wakaf bisa dicapai sesuai tujuan wakaf. Segala pengurusan tanah wakaf tersebut tidak dibebani biaya. 
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Fikih Wakaf, diakses pada 3 Juni 2020, pukul 11.05 WIB.
 

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”)
[3] Penjelasan Pasal 34 huruf b PP 42/2006
[4] Pasal 39 ayat (1) huruf a dan f PP 42/2006

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua