Selasa, 09 June 2020

Umrah Ditunda Akibat COVID-19, Bagaimana Nasib Uang Jemaah?

Umrah Ditunda Akibat COVID-19, Bagaimana Nasib Uang Jemaah?

Pertanyaan

Akibat wabah corona, banyak perjalanan umrah yang ditunda bahkan dibatalkan. Bagaimana status hukumnya? Apakah penyelenggara umrah wajib mengembalikan uang jemaah?

Ulasan Lengkap

 
Wabah COVID-19 sebagai Force Majeure
Pertama-tama, ada perlunya kami menguraikan mengenai dapat tidaknya wabah COVID-19 dianggap sebagai keadaan kahar atau force majeure, yang menyebabkan penundaan perjalanan umrah.
 
Dalam artikel Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, mengatakan bahwa anggapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis, merupakan kekeliruan.
 
Di dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan bahwa force majeure bisa dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Namun, menurut Mahfud, spekulasi tersebut keliru dan meresahkan, bukan hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah.
 
Status COVID-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan force majeure.
 
Hal senada diuraikan Tri Harnowo dalam artikel Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian. Jika dalam perjanjian tegas dinyatakan keadaan outbreak atau lockdown sebagai peristiwa force majeure, maka dapat dijadikan alasan force majeure. Jika tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian, maka yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya.
 
Jika keadaan force majeure sifatnya sementara, maka hal ini hanya menunda kewajiban debitur dan tidak dapat untuk mengakhiri perjanjian, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
 
Selain itu, sepanjang penelusuran kami, penundaan umrah ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memang menghentikan sementara kedatangan jemaah umrah dari luar negeri.
 
Masih menurut Tri Harnowo, apabila wabah virus corona berakhir atau pemerintah mencabut lockdown, pihak kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi.
 
Dengan demikian, menurut hemat kami, wabah COVID-19 bisa menjadi pintu masuk untuk negosiasi ulang perjanjian terkait perjalanan umrah. Perjanjian akan diubah sesuai kesepakatan para pihak.
 
Implikasi Wabah COVID-19 terhadap Perjalanan Umrah
Hubungan hukum antara jemaah umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (“PPIU”) sendiri memang didasarkan pada perjanjian. Hal ini di antaranya tersurat dalam ketentuan Pasal 88 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (“UU 8/2019”).
 
Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU, meliputi:
  1. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; dan
 
Maka perjanjian perlu disesuaikan terkait dengan keadaan-keadaan akibat wabah COVID-19. Dengan adanya perjanjian baru antara jemaah dengan PPIU, maka hak jemaah tetap dapat terpenuhi.
 
Perjanjian baru ini akan memberikan layanan lainnya di luar layanan yang memang sudah menjadi kewajiban dari PPIU. Contohnya, layanan penjadwalan ulang perjalanan umrah dan segala fasilitasnya, yang dapat mencakup visa, tranportasi, dan akomodasi.
 
Dengan adanya kesepakatan ulang atas perjalanan umrah ini, maka jemaah akan mendapatkan kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi haknya.[1] Dilansir dari berbagai sumber, Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa Arab Saudi telah menjamin bahwa perpanjangan visa umrah tidah dipungut biaya.
 
Dengan dijadikannya berbagai implikasi wabah COVID-19 sebagai pintu masuk untuk negosiasi ulang perjanjian ibadah umrah, menurut hemat kami, PPIU dan jemaah juga perlu untuk terus didampingi oleh pemerintah.
 
Sehingga setiap pihak terdampak dapat bersama-sama tetap melaksanakan pemberangkatan umrah pada waktu yang telah disesuaikan.
 
Jika Jemaah Memilih Membatalkan Perjalanan
Di sisi lain, apabila jemaah memilih opsi membatalkan perjalanan umrahnya, berlaku ketentuan Pasal 11 ayat (10) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, yang berbunyi:
 
Dalam hal Jemaah yang telah terdaftar membatalkan keberangkatan, PPIU wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 
Oleh karenanya, menurut hemat kami, kewajiban PPIU untuk mengembalikan uang jemaah hanya benar-benar terjadi jika jemaah sendiri yang melakukan pembatalan keberangkatan.
 
Selama penundaan umrah terjadi akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi, dan pemerintah Indonesia mendorong penjadwalan ulang, maka uang jemaah tidak wajib dikembalikan.
 
Kami telah mengompilasi berbagai topik hukum yang sering ditanyakan mengenai dampak wabah COVID-19 terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan, bisnis, ketenagakerjaan, profesi, pelayanan publik, dan lain-lain. Informasi ini dapat Anda dapatkan di tautan berikut covid19.hukumonline.com.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 88 huruf c UU 8/2019

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua