Jumat, 17 July 2020

Apakah dalam Kawin Siri Dikenal Harta Bersama?

Apakah dalam Kawin Siri Dikenal Harta Bersama?

Pertanyaan

Pada perkawinan siri, seorang suami membelikan rumah untuk tinggal bersama istri yang dinikahi siri tersebut selama 7 tahun. Di tahun ke-8, mereka nikah resmi di KUA. Dua tahun kemudian mereka bercerai. Apakah rumah yang dibelikan untuk istri dengan atas namanya itu juga menjadi harta gono gini?

Ulasan Lengkap

 
Kawin Siri
Oleh karena Anda tidak menerangkan secara spesifik mengenai kawin sirinya dilaksanakan seperti apa, maka patut diperhatikan artikel Persoalan Kawin Siri dan Perzinahan.
 
Dalam artikel tersebut, diterangkan bahwa kawin siri di masyarakat sering diartikan dengan:
  1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
  2. Pernikahan yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah/kawin), namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam);
  3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang telanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
 
Harta Bersama dalam Ikatan Perkawinan
Kami mengasumsikan bahwa pasangan dan perkawinannya tunduk pada hukum Islam.
 
Maka, kami akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan perubahannya serta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).
 
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[1]
 
Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[2]
 
Selanjutnya, KHI menambahkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[3]
 
Mengenai harta bawaan, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[4]
 
Suami dan istri pun mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.[5]
 
“Perkawinan” apa yang dimaksud? Pasal 2 UU Perkawinan menekankan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Harta Bersama dalam Kawin Siri
Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[6]
 
Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[7]
 
Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[8]
 
Dalam artikel Persoalan Kawin Siri dan Perzinahan yang juga kami kutip di atas, menerangkan bahwa UU Perkawinan dan perubahannya menempatkan hukum agama dan kepercayaan adalah hal yang paling utama dalam perkawinan, dan secara implisit tidak ada larangan oleh negara terhadap nikah siri, namun akibatnya, tidak mempunyai kekuatan hukum.
 
Dengan kata lain, ada kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan.
 
Tidak ada bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara.
 
Dalam artikel Perceraian Kawin Siri, salah satu akibat hukum dengan tidak dicatatkannya perkawinan adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak hasil dari perkawinan siri. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan atas hak-hak anak dan istri.
 
Berdasarkan uraian ini, karena perkawinan siri tidak diakui secara hukum, berarti rumah yang Anda maksud yang diperoleh dalam perkawinan siri itu adalah tidak termasuk harta bersama yang dimaksud peraturan perundang-undangan, karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan di antara pasangan tersebut.
 
Kami asumsikan, setelah perkawinan pasangan tersebut di hadapan Kantor Urusan Agama, perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang sah secara hukum, sehingga, menurut hemat kami, harta bersama baru timbul ketika adanya harta kekayaan yang timbul dalam ikatan perkawinan yang dicatatkan ini (di tahun ke-8 dan seterusnya).
 
Terhadap rumah yang Anda maksud, berarti adalah harta bawaan sang pemilik dan bukan harta bersama, sehingga ketika terjadi perceraian, maka secara hukum rumah tidak diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.
 
Contoh Putusan
Kami akan memberikan contoh dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl.
 
Pada tahun 2000, Penggugat dengan Tergugat nikah siri dan menikah secara sahnya di Kantor Urusan Agama baru pada tahun 2013 (hal. 19).
 
Dalam rekonvensi Tergugat, Tergugat meminta agar harta-harta tertentu ditetapkan menjadi harta bersama dan untuk dibagi dua sama besar, namun ternyata harta tersebut adalah perolehan selama perkawinan siri (hal. 23 – 24).
 
Majelis Hakim menimbang bahwa perkawinan siri dalam kasus perkara ini adalah suatu perkawinan yang secara administratif tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan dan perkawinan siri dalam perkara ini telah melanggar UU Perkawinan dan perubahannya serta KHI (hal. 24 – 25).
 
Selain itu, suatu perkawinan siri harus dibuktikan terlebih dahulu tentang sah dan tidaknya berdasarkan syariat Islam, mengenai apakah perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan juga harus dibuktikan apakah perkawinan yang dilaksanakan tidak melanggar larangan perkawinan atau tidak (hal. 25).
 
Dalam perkara ini, pernikahan siri yang dilakukan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, gugatan agar harta berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang diperoleh pada masa perkawinan siri agar ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak (hal. 25 – 27).
 
Berdasarkan contoh putusan ini, maka harta perolehan dalam ikatan perkawinan siri memang tidak dipandang sebagai harta bersama.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 

[1] Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan
[2] Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan
[3] Pasal 1 huruf f KHI
[4] Pasal 87 ayat (1) KHI
[5] Pasal 87 ayat (2) KHI
[6] Pasal 5 KHI
[7] Pasal 6 KHI
[8] Pasal 7 ayat (1) KHI

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua