Kamis, 02 Juli 2020

Aturan Pemasangan Papan Nama Fasyankes

Aturan Pemasangan Papan Nama Fasyankes

Pertanyaan

Apakah rumah sakit/klinik/praktik dokter dibolehkan untuk memasang warning light (lampu hati-hati berwarna kuning yang mati nyala secara berulang) di depan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) untuk mempermudah pasien mengetahui keberadaan fasyankes atau hanya dibolehkan menggunakan papan nama praktik/klinik saja? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Pemasangan Warning Light

Sepanjang penelusuran kami, istilah warning light dapat kita temukan di Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan (“Perdirjen 7234/2013”).

 

Warning light diartikan sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.[1]

 

Adapun alat pemberi isyarat lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan, yakni perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.[2]

 

Secara umum, dalam Perdirjen 7234/2013, warning light dibagi menjadi 2 yaitu warning light tenaga surya dan warning light tenaga listrik.

 

Warning light tenaga surya dan tenaga listrik sama-sama berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi (hal. IV-1 huruf A dan V-1 huruf A).

 

Sebagai informasi, alat pemberi isyarat lalu lintas memiliki umur teknis 5 tahun.[3]

 

Oleh karena itu, warning light jika dilihat menurut Perdirjen 7234/2013 hanya diperuntukkan sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas guna mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

 

Pemasangan Papan Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Perlu Anda ketahui, jenis-jenis dari fasyankes terdiri atas:[4]

  1. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
  2. pusat kesehatan masyarakat;
  3. klinik;
  4. rumah sakit;
  5. apotek;
  6. unit transfusi darah;
  7. laboratorium kesehatan;
  8. optikal;
  9. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
  10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

 

Penanggung jawab fasyankes wajib memasang papan nama sesuai dengan jenisnya, dengan paling sedikit memuat:[5]

  1. jenis dan nama fasyankes; dan
  2. nomor izin dan masa berlakunya.

 

Untuk fasyankes berupa praktik mandiri tenaga kesehatan, papan nama harus memuat nama lengkap, gelar dan/atau jenis tenaga kesehatan, waktu praktik, dan nomor izin praktik.[6]

 

Papan nama harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat.[7]

 

Pemasangan Papan Nama Praktik Kedokteran

Di sisi lain, dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP (Surat Izin Praktik) dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran, yang harus memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor STR (Surat Tanda Registrasi), dan nomor SIP.[8]

 

Jadi, dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bawah pemasangan warning light hanya diperuntukkan sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas, dan bukan untuk menandakan keberadaan fasyankes atau memperlihatkan papan nama fasyankes.

 

Lebih lanjut, pemasangan papan nama praktik menurut Pasal 4 ayat (4) huruf b Kode Etik Kedokteran Indonesia, berbunyi:

Memasang papan nama praktek ukuran maksimum 60 x 90cm, dasar putih, huruf hitam, wajib mencantumkan nama, jenis spesialisasi, nomor surat ijin praktek, waktu dan seyogyanya juga nomor rekomendasi IDI, dengan penerang sewajarnya. Bagi praktek perorangan, dipasang di dinding bangunan bagian depan tempat ia praktek atau dipancangkan di tepi jalan. Untuk rumah sakit, puskesmas, klinik bersama, kantor kesehatan merupakan papan nama kolektif dengan ukuran yang sewajarnya di pasang di bagian depan/dinding lorong masuk.

 

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa pemasangan papan nama fasyankes cukup dengan penerang sewajarnya dan spesifikasi lain yang telah kami sebutkan di atas dan tidak perlu memakai warning light sebagaimana yang Anda tanyakan.

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

 

Referensi:

Kode Etik Kedokteran Indonesia, diakses pada 29 Juni 2020 pukul 17.00 WIB.

 

[1] Pasal 5 ayat (3) huruf b Perdirjen 7234/2013

[2] Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 1 Perdirjen 7234/2013

[3] Pasal 5 ayat (4) Perdirjen 7234/2013

[5] Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP 47/2016

[6] Pasal 22 ayat (3) PP 47/2016

[7] Pasal 22 ayat (4) PP 47/2016

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua