Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Hak atas Akses Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
[1]
Oleh karena itu, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, baik melalui sarana dan/atau media elektronik maupun non elektronik.
[2]
Informasi publik yang dapat dibuka ke pemohon informasi publik, di antaranya, termasuk ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum.
[3]
Selain itu, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:
[4]daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU 14/2008.
Apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengakses peraturan yang Anda maksud, Anda dapat melakukan permohonan informasi publik, yang secara ringkas telah kami ulas prosedurnya dalam artikel
Cara Mendapatkan Informasi Publik.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Patut dicatat, peraturan bupati merupakan peraturan kepala daerah yang dimuat dalam JDIH.
[5]
JDIH Nasional (“JDIHN”) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
[6]
Organisasi JDIHN terdiri atas pusat JDIHN, yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM dan anggota JDIHN yang terdiri dari:
[7]biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada:
kementerian negara
sekretariat lembaga negara;
lembaga pemerintahan non kementerian;
pemerintah provinsi;
pemerintah kabupaten/kota; dan
sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi:
[8]Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun; dan
Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.
Namun patut digarisbawahi, tenggat waktu publikasi peraturan bupati pada sistem informasi dan dokumentasi tidak diatur secara tegas, sehingga bila Anda membutuhkan dokumen peraturan, Anda bisa melakukan permohonan ke pemerintah Kabupaten Sidoarjo disertai alasan permohonan.
[9]
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Untuk dokumen peraturan perundang-undangan yang mudah diakses, disusun sistematis, dan terorganisasi, baik tingkat pusat maupun daerah, Hukumonline.com menyediakan pusat data yang dapat diakses melalui tautan
Pusat Data Hukumonline.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 14/2008
[2] Pasal 7 ayat (3) dan (6) UU 14/2008
[3] Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 14/2008
[4] Pasal 11 ayat (1) UU 14/2008
[6] Pasal 1 angka 1 Perpres 33/2012
[7] Pasal 4 Perpres 33/2012
[8] Pasal 10 ayat (2) Perpres 33/2012
[9] Pasal 4 ayat (3)
jo. Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008
