Jumat, 17 July 2020

Pembubaran Yayasan Jika Pembina Telah Meninggal Dunia

Pembubaran Yayasan Jika Pembina Telah Meninggal Dunia

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan terkait pembubaran yayasan. Jika seluruh Dewan Pembina telah meninggal, Pengawas dan Pengurus tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan yayasan tersebut tidak memiliki aset dan tidak memiliki kewajiban tertunggak, apakah dimungkinkan dilakukan pembubaran yayasan dengan kondisi demikian tanpa putusan pengadilan?

Ulasan Lengkap

 
Alasan Pembubaran Yayasan
Aturan mengenai yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”).
 
Yayasan bubar, karena:[1]
  1. jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
  2. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
  3. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
  1. yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
  2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  3. harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
 
Selain itu, yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan apabila yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dan perubahannya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) atau Pasal 71 ayat (2) UU 28/2004.[2]
 
Menurut Legal Analyst & Content Easybiz, Syarief Toha, dari ketentuan di atas, jika alasan pembubaran yayasan bukan pembubaran yang diputus oleh pengadilan, maka dilakukan atas wewenang pembina.
 
Hal ini merujuk pada salah satu kewenangan pembina, yaitu penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.[3]
 
Pembubaran Yayasan oleh Pembina
Menyambung kronologis yang Anda ceritakan, yayasan sudah tidak memiliki lagi pembina disebabkan seluruh anggotanya meninggal dunia, namun sayangnya Anda tidak menyebutkan berapa lama keadaan ini telah terjadi.
 
Oleh karena itu, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina, paling lambat 30 hari sejak tanggal kekosongan pembina.[4]
 
Pembina kemudian menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan.[5] Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, pengurus bertindak selaku likuidator.[6]
 
Yayasan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.[7]
 
Lebih lanjut, permohonan pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan diajukan dengan cara mengisi format isian berakhirnya status badan hukum yayasan.[8]
 
Dokumen pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan meliputi:[9]
  1.  
  2. notulen rapat pembina tentang pembubaran yayasan;
  3. pengumuman pembubaran pada surat kabar yang berbahasa Indonesia paling lambat 5 hari sejak ditunjuknya likuidator; dan
  4. pengumuman hasil likuidasi pada surat kabar yang berbahasa Indonesia paling lambat 30 hari sejak tanggal proses likuidasi berakhir.
 
Selain itu, pemohon harus menyampaikan dokumen pendukung berupa:[10]
  1. akta tentang rapat pembina yang menyetujui pembubaran yayasan karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan telah berakhir atau tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
  2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran yayasan berdasarkan putusan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan; atau
  3. akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran yayasan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga.
 
Menurut Syarief Toha, mengingat kondisi pengurus dan pengawas yang ‘menghilang’ sehingga sulit dilacak keberadaannya dan sulit dihubungi, maka rapat gabungan tidak mungkin dapat dilaksanakan dan organ pembina akan tetap kosong.
 
Akan tetapi yayasan tetap tidak dapat dibubarkan begitu saja, meskipun sudah tidak memiliki aset dan tidak memiliki hutang.
 
Jadi, pembubaran yayasan mau tidak mau tetap harus melalui mekanisme yang diatur dalam UU Yayasan dan perubahannya.
 
Jika mengalami kesulitan dalam mengurus perihal terkait aspek hukum yayasan atau bentuk usaha lain, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara dengan Legal Analyst & Content Easybiz, Syarief Toha via WhatsApp pada 15 Juli 2020, pukul 18.01 WIB.
 

[1] Pasal 62 UU Yayasan
[2] Pasal 71 ayat (4) UU 28/2004
[3] Pasal 28 ayat (2) huruf e UU Yayasan
[4] Pasal 28 ayat (4) UU Yayasan
[5] Pasal 63 ayat (1) UU Yayasan
[6] Pasal 63 ayat (2) UU Yayasan
[7] Pasal 63 ayat (3) UU Yayasan
[9] Pasal 15 ayat (3) Permenkumham 18/2017
[10] Pasal 15 ayat (4) Permenkumham 18/2017

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua