Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Inspektorat Daerah dan Wewenangnya
Inspektorat daerah berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
[1]
Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
[2]
Inspektorat daerah bertugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
[3]
Inspektorat daerah berfungsi untuk:
[4]perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
penyusunan laporan hasil pengawasan;
pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi inspektorat daerah terdiri atas:
[5]Sekretariat;
Inspektorat Pembantu; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun inspektorat daerah diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C dengan ketentuan sebagai berikut:
[6]inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah provinsi dengan beban kerja yang besar;
inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah provinsi dengan beban kerja yang sedang; dan
inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah provinsi dengan beban kerja yang kecil.
Kendaraan Dinas yang Hilang/Rusak
Dalam rangka pengamanan hukum, terhadap kendaraan dinas dilakukan, antara lain:
[7]pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti bukti pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.
Patut Anda catat, kehilangan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
[8]
Kemudian, ditegaskan kembali bahwa apabila kendaraan dinas yang
hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[9]
Sedangkan kendaraan dinas yang
rusak sehingga tidak dapat digunakan dan tidak ekonomis apabila diperbaiki bisa dilakukan penjualan dengan syarat:
[10]memenuhi persyaratan teknis;
memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pengguna barang dapat mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang yang sedikitnya memuat:
[12]pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, di antaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan
Permohonan penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan dengan alasan:
[13]hilang karena kecurian yang dilaksanakan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang;
dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman;
dengan alasan keadaan kahar (force majeure).
Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari pengguna barang, antara lain:
[14]penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
penelitian fisik untuk permohonan penghapusan
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada gubernur/bupati/walikota untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.
[15]
Berdasarkan uraian di atas, terdapat wewenang inspektorat daerah dalam mengurus hilang atau rusaknya kendaraan, terutama dalam memastikan bahwa hilang atau rusaknya kendaraan serta akibat hukumnya, seperti penjualan dan pemusnahan, sudah sesuai ketentuan, seperti tercermin dalam salah satu fungsi inspektorat daerah dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Namun untuk penghapusan PKB, kami tidak menemukan aturan spesifiknya, sehingga sepanjang penelusuran kami, tetap diurus ke kantor samsat untuk mencabut surat tanda nomor kendaraan dan mengurus keperluan menghapus PKB kendaraan dinas.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 6 dan 7 Permendagri 107/2017
[2] Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permendagri 107/2017
[3] Pasal 3 ayat (1) Permendagri 107/2017
[4] Pasal 3 ayat (2) Permendagri 107/2017
[5] Pasal 6 ayat (1) Permendagri 107/2017
[7] Pasal 308 ayat (2) Permendagri 19/2016
[8] Pasal 305 ayat (4) dan Pasal 306 ayat (4) Permendagri 19/2016
[9] Pasal 307 ayat (3) Permendagri 19/2016
[10] Pasal 344 ayat (4) dan (5) Permendagri 19/2016
[11] Pasal 1 angka 23 PP 27/2014
[12] Pasal 452 ayat (2) Permendagri 19/2016
[13] Pasal 452 ayat (3) Permendagri 19/2016
[14] Pasal 454 ayat (1) dan (2) Permendagri 19/2016
[15] Pasal 454 ayat (3) Permendagri 19/2016
