Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Pasal 1 angka 1 Lampiran Keppres 24/2010, berbunyi:
Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
Selanjutnya, Pasal 5 Lampiran Keppres 82/1971 menyebutkan tugas pokok KORPRI:
membina korps baik terhadap anggotanya masing-masing maupun terhadap keseluruhan korps, dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang telah ada, sehingga terwujud kesatuan dalam landasan berpikir, ucapan dan tindakan;
membina dan memelihara mutu serta kesejahteraan para anggota, sehingga menjadi seorang pegawai yang bermoral tinggi, berkemampuan baik, berdaya guna dan berhasil guna.
Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;
Membina dan meningkatkan jiwa korps (korsa);
Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota;
Sebagai pengayom, pelindung, dan pemberi bantuan hukum bagi anggota;
Meningkatkan harkat dan martabat anggota;
Meningkatkan ketakwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, dan profesionalisme;
Mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
[2]
Anggota KORPRI terdiri atas:
[3]Anggota Biasa, yaitu:
Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) Republik Indonesia;
Pegawai Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), badan hukum milik negara dan/atau badan hukum pendidikan, lembaga penyiaran publik pusat dan lembaga penyiaran publik daerah, badan layanan umum pusat dan badan layanan umum daerah, badan otorita, dan pengelola kawasan ekonomi khusus;
Aparatur pemerintah desa dan/atau nama lain dari desa di wilayah tersebut.
Anggota Luar Biasa, yaitu para pensiunan PNS, BUMN dan BUMD, badan hukum milik negara dan/atau badan hukum pendidikan, lembaga penyiaran publik pusat dan lembaga penyiaran publik daerah, badan layanan umum pusat dan badan layanan umum daerah, badan otorita, dan pengelola kawasan ekonomi khusus.
Anggota Kehormatan, yaitu para penasihat KORPRI di semua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
Sebagai informasi, menurut Charles Simabura, peneliti
Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, pegawai BUMN kini tak lagi menjadi anggota KORPRI sejak statusnya bukan lagi PNS.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan, di mana terdapat struktur kepengurusan dan juga keanggotaan.
PNS Mendirikan Badan Hukum
Berdasarkan uraian di atas, KORPRI berbeda dengan perkumpulan badan hukum sebagaimana yang Anda tanyakan.
Anda tidak menerangkan maksud dari pendirian badan hukum ini. Maka, pertama-tama, kami asumsikan bahwa pendirian badan hukum ini bersifat komersial.
Dalam artikel
Ini Penjelasan Hukum Bagi PNS yang Ingin Punya Usaha, Pakar Hukum Administrasi Negara, Harsanto Nursadi, menyatakan meskipun secara hukum tidak ada lagi larangan tegas bagi PNS untuk berwirausaha, tetapi PNS harus tetap memegang teguh etika, salah satunya, izin dari atasan tetap diperlukan.
Harsanto Nursadi menegaskan hal lain yang patut diperhatikan adalah potensi konflik kepentingan yang dapat disiasati dengan cara bisnis yang digeluti oleh PNS jangan pada bidang yang menjadi ruang lingkup pekerjaannya sebagai PNS.
Selain itu, etika yang juga harus dipegang teguh adalah usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip kepatutan. Maksudnya, jangan sampai usaha sampingan PNS membuat pekerjaan utamanya terbengkalai. Sepatutnya, usaha dilakukan di luar jam kerja atau setelah pekerjaannya selesai.
Jadi, jika badan hukum yang Anda maksud adalah untuk berusaha dan mendapatkan keuntungan, maka PNS dapat mendirikan badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi, sepanjang sesuai dengan rambu-rambu yang kami terangkan di atas.
PNS Mendirikan Perkumpulan
Menurut Charles Simabura, jika PNS mendirikan perkumpulan yang Anda maksud dengan tujuan untuk berhimpun sebagai dan atas nama pegawai, maka tidak diperbolehkan, karena sudah disediakan KORPRI sebagai wadah satu-satunya untuk para anggota untuk berhimpun.
Kecuali, menurutnya, jika perkumpulan tersebut didasarkan pada profesi pegawai tersebut sebagai pejabat fungsional, seperti himpunan profesi dosen, dokter, jaksa, dan lain-lain.
Ia secara khusus juga menegaskan bahwa PNS juga diperbolehkan untuk mendirikan organisasi masyarakat, koperasi atau yayasan.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara dengan Charles Simabura via telepon pada 25 Agustus 2020, pukul 13.35 WIB.
[1] Pasal 9 Keppres 24/2010
[2] Pasal 15 ayat (1) Keppres 24/2010
[3] Pasal 12 Keppres 24/2010
