Prosedur Pendirian Koperasi

Bacaan 9 Menit
Prosedur Pendirian Koperasi
Pertanyaan
Saya dan teman-teman pemuda di kampung kami berniat untuk mendirikan koperasi. Apa sajakah langkah-langkah yang harus kami lakukan?
Ulasan Lengkap
 
Dasar Hukum yang Berlaku Mengenai Koperasi
Terlebih dahulu, kami akan menjelaskan mengenai dasar hukum yang berlaku mengenai koperasi di Indonesia.
 
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[1]
 
Meskipun, UU Perkoperasian sempat dicabut dengan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU 17/2012”), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 (hal. 254) telah menyatakan bahwa UU 17/2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi berkekuatan hukum mengikat.
 
Sehingga, UU Perkoperasian diberlakukan kembali untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.
 
Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya
Sebelum membahas mengenai cara pendirian koperasi, perlu Anda ketahui bahwa UU Perkoperasian membagi koperasi menjadi 2 jenis berdasarkan keanggotaannya, yaitu:[2]
  1. Koperasi primer, yang didirikan dan beranggotakan orang perseorangan dengan minimal jumlah anggota 20 orang; dan
  2. Koperasi sekunder, yang didirikan dan beranggotakan badan hukum koperasi dengan minimal jumlah anggota 3 koperasi.
 
Prosedur Pendirian Koperasi
Oleh karena Anda tidak menerangkan jenis kegiatan koperasi yang dimaksud, maka kami hanya akan menerangkan prosedur pendirian ini secara umum.
 
Pendirian koperasi dimulai dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri, yang mana bersamaan dengan rapat tersebut dapat dilakukan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau dinas provinsi maupun kabupaten/kota setempat.[3]
 
Rapat tersebut dihadiri paling sedikit oleh 20 orang untuk pendirian koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi yang diwakili oleh pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa untuk pendirian koperasi sekunder.[4]
 
Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar koperasi yang akan dibentuk, yang meliputi:[5]
  1. nama koperasi;
  2. nama para pendiri;
  3. alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
  4. jenis koperasi;
  5. jangka waktu berdiri;
  6. maksud dan tujuan;
  7. keanggotaan koperasi;
  8. perangkat organisasi koperasi;
  9. modal koperasi;
  10. besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib;
  11. bidang dan kegiatan usaha koperasi;
  12. pengelolaan;
  13. pembagian sisa hasil usaha;
  14. perubahan anggaran dasar;
  15. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
  16. sanksi; dan
  17. peraturan khusus.
 
Hasil rapat kemudian dibuat dalam notulen rapat atau berita acara rapat untuk dituangkan ke dalam rancangan anggaran dasar.[6]
 
Permohonan Nama Koperasi
Selanjutnya, nama koperasi yang telah disepakati oleh para pendiri harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.[7]
 
Format pengajuan nama koperasi paling sedikit memuat nama koperasi yang dipesan dan jenis koperasi.[8]
 
Jenis koperasi terdiri atas produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam.[9]
 
Syarat-syarat dari nama yang akan dipakai oleh koperasi adalah sebagai berikut:[10]
  1. terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi;
  2. ditulis dengan huruf latin;
  3. belum dipakai secara sah oleh koperasi lain;
  4. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  5. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
  6. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
 
Selain itu, apapila koperasi yang akan Anda dirikan melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, maka nama koperasi harus memuat frasa "TKBM" sebelum penyebutan nama koperasi.[11]
 
Persetujuan dan penolakan atas nama tersebut akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM secara elektronik.[12] Apabila disetujui, pemakaian nama tersebut berlaku paling lama 30 hari sejak persetujuan pemakaian nama diberikan oleh menteri.[13]
 
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Tahapan selanjutnya adalah pembuatan akta pendirian koperasi yang kemudian dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.[14]
 
Permenkumham 14/2019 mensyaratkan agar permohonan pengesahan akta ini dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.[15]
 
Pengisian format pengesahan akta pendirian koperasi juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, yaitu pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian koperasi yang telah lengkap dan yang disimpan oleh notaris, meliputi:[16]
  1. minuta akta pendirian koperasi, beserta berkas pendukung akta;
  2. berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
  3. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok serta dapat ditambah simpanan wajib dan hibah; dan
  4. rencana kerja koperasi.
 
Selain itu, permohonan pengesahan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya akta pendirian dan apabila batas waktu ini terlampaui, permohonan tidak dapat diajukan.[17]
 
Setelah dimohonkan, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan menteri secara elektronik mengenai pengesahan akta pendirian koperasi pada saat permohonan diterima dan Menteri Koperasi dan UKM yang akan menyelenggarakan pengesahan koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.[18]
 
Terakhir, notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri atas keputusan menteri mengenai pengesahan akta pendirian koperasi dengan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 gram.[19]
 
Pengajuan permohonan pendirian koperasi dapat diajukan melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk panduan melakukan pengajuan permohonan ini dapat disimak dalam Panduan Penggunaan AHU Online.
 
Izin Usaha
Perlu diingat bahwa setelah pendirian koperasi disahkan melalui keputusan menteri, dalam menyelenggarakan usahanya, koperasi harus mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS sebagaimana yang diatur dalam Bagian S Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 
Sebagai informasi tambahan, mengutip dari artikel Sudah Tepatkah Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam?, pemerintah memutuskan untuk moratorium atau penghentian sementara perizinan usaha koperasi simpan pinjam selama tiga bulan ke depan.
 
Penghentian tersebut dilakukan untuk membenahi kegiatan usaha simpan pinjam koperasi nasional yang praktiknya masih tidak sesuai dengan regulasi, yaitu memberi pinjaman kepada non-anggotanya.
 
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
  1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 17.32 WIB;
  2. Panduan Penggunaan AHU Online, diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 17.35 WIB.
 

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”)
[2] Pasal 6 jo. Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Perkoperasian
[4] Pasal 12 ayat (2) Permenkop UKM 9/2018
[5] Pasal 12 ayat (3) Permenkop UKM 9/2018
[6] Pasal 12 ayat (4) Permenkop UKM 9/2018
[8] Pasal 6 ayat (2) Permenkumham 14/2019
[9] Pasal 6 ayat (3) Permenkumham 14/2019
[10] Pasal 7 ayat (1) Permenkumham 14/2019
[11] Pasal 7 ayat (2) Permenkumham 14/2019
[12] Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Permenkumham 14/2019
[13] Pasal 10 Permenkumham 14/2019
[14] Pasal 11 ayat (1) Permenkumham 14/2019
[15] Pasal 11 ayat (3) Permenkumham 14/2019
[16] Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Permenkumham 14/2019
[17] Pasal 11 ayat (4) dan (6) Permenkumham 14/2019
[18] Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Permenkumham 14/2019
[19] Pasal 15 ayat (4) Permenkumham 14/2019
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika