Sanksi Pidana Balap Lari Liar di Jalanan

Bacaan 5 Menit
Sanksi Pidana Balap Lari Liar di Jalanan
Pertanyaan
Di tengah pelaksanaan PSBB, kemarin sempat diberitakan sekumpulan pemuda melakukan lomba balap lari liar di jalanan dan ditangkap. Saya tidak paham, sebenarnya pasal apa yang dilanggar mereka?
Ulasan Lengkap
 
Gangguan Fungsi Jalan
Perbuatan balap lari liar yang menggunakan jalan dan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (“UU 38/2004”) yang bunyinya adalah sebagai berikut:
  1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
  2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
  3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
 
Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya,[1] sedangkan ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.[2] Adapun ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.[3]
 
Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengganggu fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.[4]
 
Jika dilakukan secara sengaja, berlaku ketentuan pidana berikut:
  1. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (1) UU 38/2004, dipidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1.5 miliar.[5]
  2. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (2) UU 38/2004, dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp500 juta.[6]
  3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (3) UU 38/2004, dipidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp200 juta.[7]
 
Sedangkan jika dilakukan karena kelalaiannya, berlaku ketentuan pidana:
  1. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (1) UU 38/2004, dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300 juta.[8]
  2. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (2) UU 38/2004, dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp200 juta.[9]
  3. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (3) UU 38/2004, dipidana kurungan paling lama 12 hari atau denda paling banyak Rp120 juta.[10]
 
Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
PSBB, merupakan salah satu bentuk kekarantinaan kesehatan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (“UU 6/2018”). Oleh karenanya, balap liar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 6/2018 yang mewajibkan setiap orang untuk menaati penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
 
Selain itu, balap liar juga berpotensi untuk dikenakan Pasal 93 UU 6/2018 yang berbunyi:
 
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00.
 
 
Selain itu, jika balap liar di jalanan dilakukan di Jakarta, mengutip artikel Pasal untuk Menjerat Pelanggar PSBB di Jakarta, setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:[11]
  1. administratif teguran tertulis;
  2. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
  3. denda administratif paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp250 ribu.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 11 ayat (2) UU 38/2004
[2] Pasal 11 ayat (3) UU 38/2004
[3] Pasal 11 ayat (4) UU 38/2004
[4] Penjelasan pasal 12 ayat (1) UU 38/2004
[5] Pasal 63 ayat (1) UU 38/2004
[6] Pasal 63 ayat (2) UU 38/2004
[7] Pasal 63 ayat (3) UU 38/2004
[8] Pasal 64 ayat (1) UU 38/2004
[9] Pasal 64 ayat (2) UU 38/2004
[10] Pasal 64 ayat (3) UU 38/2004