Izin Pemilikan dan Penggunaan Air Gun

Bacaan 4 Menit
Izin Pemilikan dan Penggunaan <i>Air Gun</i>
Pertanyaan

Saya memiliki air gun (bukan airsoft gun) dan telah memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota Club Menembak) serta SKK (Surat Keterangan Kepemilikan), tapi tidak punya izin dari Kepolisian. Apakah cukup memiliki KTA dan SKK saja, atau wajib mendapat izin dari Kepolisian? Jika sudah memiliki SKK, apakah air gun sudah terdaftar di intelkam Polri? Jika hanya memiliki KTA dan SKK saja, apakah ilegal? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Syarat Kepemilikan Air Gun

Aturan kepemilikan air gun atau pistol angin di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (“Perkapolri 8/2012”).

Jenis senjata api olahraga, meliputi:[1]

  1. senjata api;
  2. pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan
  3. airsoft gun.

Menyambung pertanyaan Anda, air gun bisa dikategorikan sebagai pistol angin yang digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.[2] Pistol angin ini termasuk jenis senjata api olahraga.[3]

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan pistol angin untuk kepentingan olahraga, yaitu:[4]

  1. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (“Perbakin”);
  2. berusia paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 65 tahun;
  3. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta psikolog; dan
  4. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.

Persyaratan usia minimal 15 tahun dan maksimal 65 tahun tersebut dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari pengurus besar Perbakin.[5]

Kemudian untuk izin kepemilikan pistol angin diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:[6]

  1. Rekomendasi pengurus provinsi Perbakin;
  2. fotokopi surat izin impor dari Kapolri;
  3. SKCK;
  4. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
  5. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
  6. fotokopi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
  7. fotokopi KTP;
  8. daftar riwayat hidup; dan
  9. pas foto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.

 

Pembaharuan Izin Kepemilikan Air Gun

Penting diperhatikan, izin kepemilikan senjata api berupa Buku Pemilikan Senjata Api (“Buku Pas”) berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib didaftar ulang setiap tahun di Polda setempat.[7]

Pembaharuan Buku Pas dengan daftar ulang dilakukan dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan tembusan kepada Kapolres setempat, dilengkapi dengan dokumen menurut Pasal 32 ayat (1) huruf a Perkapolri 8/2012.

Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, yang dilengkapi dengan rekomendasi Kapolda dan persyaratan pembaharuan Buku Pas.[8]

Buku Pas yang tidak didaftar ulang di Polda setempat, berakibat izin penggunaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[9]

Jadi, untuk memiliki air gun (pistol angin) secara legal, Anda harus mengajukan izin ke kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dan dibuktikan dengan Buku Pas.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

[1] Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 8/2012

[2] Pasal 4 ayat (3) Perkapolri 8/2012

[3] Pasal 1 angka 24 Perkapolri 8/2012

[4] Pasal 12 ayat (1) Perkapolri 8/2012

[5] Pasal 12 ayat (2) Perkapolri 8/2012

[6] Pasal 20 ayat (2) Perkapolri 8/2012

[7] Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 16 Perkapolri 8/2012

[8] Pasal 32 ayat (1) huruf b Perkapolri 8/2012

[9] Pasal 32 ayat (2) Perkapolri 8/2012