Cara Menghitung Pajak Restoran

Bacaan 4 Menit
Cara Menghitung Pajak Restoran
Pertanyaan

Mengapa jika kita makan di suatu restoran dikenakan PPN? Sedangkan saat kita makan di warung-warung makan pinggir jalan atau UMKM lainnya (bisnis kecil) tidak dibebankan PPN? Apa dasar hukumnya? Berapa besaran yang harus dibayarkan konsumen?

Ulasan Lengkap

 

Pajak Restoran

Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) restoran yang Anda maksud lebih tepatnya disebut sebagai pajak restoran. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”) menyebutkan:

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Objek pajak restoran tersebut adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.[1] Pelayanan yang disediakan itu meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.[2] Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan peraturan daerah.[3]

Restoran yang dimaksud berupa fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.[4]

Sementara subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.[5]

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dengan tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan melalui peraturan daerah.[6]

Kemudian menjawab pertanyaan Anda, untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) yang tidak dikenakan pajak restoran (pajak penjualan) berarti memang UMKM itu tidak termasuk sebagai objek pajak restoran yang ditetapkan peraturan daerah.

Sebagai contoh, yang tidak termasuk objek pajak restoran menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran:

  1. pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
  2. pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp200 juta per tahun.

Kemudian meluruskan pertanyaan Anda, perbedaan pajak restoran dengan PPN adalah PPN dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak,[7] sedangkan pajak restoran dipungut oleh pemerintah daerah.[8]

Adapun penetapan besaran tarif daerah juga tergantung dari masing-masing peraturan daerah yang mengaturnya.

 

Contoh Cara Menghitung Pajak Restoran

Sebagai gambaran, berikut kami jelaskan cara menghitung pajak restoran. Patut Anda perhatikan, formula pajak restoran adalah 10% dikalikan dengan pembelian konsumen, dengan hitungan sebagai berikut:

 

Pajak Restoran: Dasar pengenaan pajak x Tarif pajak

 

Keterangan:

  1. Dasar pengenaan pajak (nominal pembayaran yang diterima/dipungut sesuai dengan struk atau dokumen lainnya yang sejenis). Misalnya biaya makan di restoran sebesar Rp70 juta;
  2. Tarif pajak sebesar 10%.

Maka, hitungan pajak restoran: Rp70 juta x 10% = Rp7 juta.

Dengan demikian, pajak restoran yang telah terhitung di atas akan tercantum pada struk.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

[1] Pasal 37 ayat (1) UU 28/2009

[2] Pasal 37 ayat (2) UU 28/2009

[3] Pasal 37 ayat (3) UU 28/2009

[4] Pasal 1 angka 23 UU 28/2009

[5] Pasal 38 UU 28/2009

[6] Pasal 39 dan 40 UU 28/2009

[8] Pasal 2 ayat (2) UU 28/2009