Hukumnya Jika Atasan Memasang GPS di Kendaraan Karyawan

Bacaan 5 Menit
Hukumnya Jika Atasan Memasang GPS di Kendaraan Karyawan
Pertanyaan

Saya bekerja di suatu perusahaan yang mengharuskan menggunakan motor pribadi untuk mobilitas selama jam kerja. Akan tetapi, kemarin atasan saya tiba-tiba memasang GPS di dalam motor saya. Saya merasa privasi saya terganggu di saat hari libur dan usai jam kerja karena dalam kontrak kerja tidak ada tertulis mengenai pemasangan GPS. Apakah hal ini temasuk pelanggaran hak asasi?

Ulasan Lengkap

Pada intinya perlu dipahami pemasangan Global Positioning System (“GPS”) akan merekam informasi dan data terkait pergerakan atau perpindahan dari suatu titik lokasi ke titik lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan uraikan terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak asasi karyawan baik secara umum maupun khusus di bidang Ketenagakerjaan.

Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), pada BAB III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia yakni:

  1. hak untuk hidup;
  2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  3. hak mengembangkan diri;
  4. hak memperoleh keadilan;
  5. hak atas kebebasan pribadi;
  6. hak atas rasa aman;
  7. hak atas kesejahteraan;
  8. hak turut serta dalam pemerintahan;
  9. hak wanita;
  10. hak anak.

Hak-hak di atas diatur mulai dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 UU HAM. Adapun bunyi Pasal 29 ayat (1) UU HAM yaitu:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya

Senada dengan hal tersebut, dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) berbunyi:

Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Lebih lanjut, Kompilasi Komentar Umum yang diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia pada Angka 10, sebagaimana diterjemahkan dalam buku Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang disusun oleh KOMNAS HAM pada tahun 2009, disebutkan:

Pegumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data, dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badan-badan, harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah yang efektif harus diambil oleh Negara-negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses, dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Kovenan. Guna mendapatkan perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki hak untuk menentukan data-data pribadi apa yang akan disimpan dalam rekaman data otomatis, dan untuk tujuan apa.

Kemudian dalam perkembangan teknologi saat ini, perekaman, pengambilan, dan penggunaan data posisi dan keberadaan seseorang bisa dilakukan dengan perangkat GPS atau telepon genggam melalui berbagai jenis aplikasi.

Melihat perkembangan ini diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”). Oleh karenanya, baik perangkat GPS atau aplikasi lainnya yang termasuk kriteria sistem elektronik ini harus memberikan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi.

Lebih lanjut, pemilik data pribadi berhak dan bebas menyatakan rahasia data pribadi, kecuali diatur lain dalam peraturan perundangan-undangan. Dalam hal penyelenggara sistem elektronik akan memproses data pribadi seseorang wajib mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi.[1]

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan di atas pada prinsipnya telah diuraikan ke dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Maka dari itu, mengingat perkembangan teknologi dan informasi dan mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi, sudah jadi kebutuhan mendesak untuk mengatur hal tersebut dalam sebuah undang-undang tersendiri. Sebab peraturan yang telah tersedia saat ini belum cukup memberi perlindungan dan kepastian bagi semua pihak.

Kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyarankan sebaiknya Anda diskusikan baik-baik kepada atasan Anda untuk mengaktifkan GPS nya hanya pada jam kerja saja jika memang ada kepentingan tertentu dari perusahaan. Jika tidak, maka hal di luar itu sudah masuk ranah privasi yang tidak seorangpun boleh mencampurinya sebagaimana yang kami jelaskan di atas. Kebijakan atasan Anda yang tiba-tiba memasang GPS pada motor pribadi Anda, menurut hemat kami bertentangan dengan hukum.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

Referensi:

KOMNAS HAM. Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 2009.


[1] Pasal 3 dan Pasal 6 Permenkominfo 20/2016

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika