Perubahan Pengurus Koperasi Harus Dilaporkan, Begini Aturannya

Bacaan 6 Menit
Perubahan Pengurus Koperasi Harus Dilaporkan, Begini Aturannya
Pertanyaan

Mohon informasi dan opininya, apakah badan hukum koperasi, apabila telah terjadi perubahan susunan pengurus wajib untuk lapor kepada instansi berwenang terkait?

Ulasan Lengkap

 

Pengurus sebagai Perangkat Organisasi Koperasi

Sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[1]

Berdasarkan keanggotaannya, koperasi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu koperasi primer dan sekunder.[2] Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang,[3] sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.[4]

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari:[5]

  1. Rapat Anggota;      
  2. Pengurus; dan     
  3. Pengawas.

Selain itu, koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.[6]

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pengurus bertugas salah satunya mengelola koperasi dan usahanya,[7] yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota,[8] dan mempunyai masa jabatan paling lama 5 tahun.[9]

 

Laporan Perubahan Pengurus Koperasi

Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan koperasi,[10] yang dilakukan sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi,[11] meliputi:[12]

  1. wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah provinsi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  2. wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi oleh pemerintah daerah provinsi; dan
  3. wilayah keanggotaan koperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Baik koperasi primer maupun sekunder keduanya menjadi objek pengawasan.[13] Jenis pengawasannya terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan sewaktu-waktu.[14]

Dalam hal ini, pengawasan rutin bisa dilakukan secara langsung (on-site) atau secara tidak langsung (off-site) kepada koperasi.[15]

Pengawasan secara langsung (on-site) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan koperasi yang dilakukan di kantor koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan koperasi.[16]

Sementara itu, pengawasan secara tidak langsung (off-site) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah,[17] minimal meliputi:[18]

  1. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengurus/pengawas, dan alamat koperasi;
  2. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
  3. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, benar memang wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah, jika ada perubahan pengurus koperasi.

Perlu Anda ketahui, yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan perkoperasian yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan Deputi adalah unit eselon I yang menjalankan fungsi pengawasan koperasi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.[19]

Jika ditemukan pelanggaran dari hasil pengawasan koperasi, bisa diberikan sanksi administratif, berupa:[20]

  1. sanksi ringan berupa surat teguran;
  2. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha koperasi, atau pembekuan izin usaha koperasi; dan
  3. sanksi berat berupa pencabutan izin usaha koperasi atau pembubaran koperasi.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (“Permenkop 9/2018”) juga turut menegaskan sebagaimana bunyi Pasal 86 ayat (4) Permenkop 9/2018:

Pergantian susunan dan nama anggota Pengurus Koperasi dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaannya dengan dilengkapi dokumen:

  1. berita acara rapat perubahan pengurus;
  2. fotokopi akta dan keputusan pendirian dan/atau akta dan keputusan perubahan sebelumnya;
  3. daftar hadir rapat Anggota Perubahan Pengurus;
  4. buku daftar anggota koperasi;
  5. foto copy KTP pengurus; dan
  6. berita acara serah terima jabatan.

Maka, kami menyarankan Anda untuk mencari tahu lebih lanjut perihal laporan tersebut kepada pejabat berwenang pada daerah di mana koperasi berada.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”)

[2] Pasal 15 UU Perkoperasian

[3] Pasal 1 angka 3 UU Perkoperasian

[4] Pasal 1 angka 4 UU Perkoperasian

[5] Pasal 86 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 21 ayat (1) UU Perkoperasian

[6] Pasal 86 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 21 ayat (2) UU Perkoperasian

[7] Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian

[8] Pasal 29 ayat (1) UU Perkoperasian

[9] Pasal 29 ayat (4) UU Perkoperasian

[11] Pasal 2 ayat (2) Permenkop 9/2020

[12] Pasal 2 ayat (3) Permenkop 9/2020

[13] Pasal 4 ayat (1) Permenkop 9/2020

[14] Pasal 7 ayat (1) Permenkop 9/2020

[15] Pasal 8 ayat (1) Permenkop 9/2020

[16] Pasal 8 ayat (2) Permenkop 9/2020

[17] Pasal 8 ayat (3) Permenkop 9/2020

[18] Pasal 8 ayat (4) Permenkop 9/2020

[19] Pasal 1 angka 16 dan 17 Permenkop 9/2020

[20] Pasal 14 huruf b dan Pasal 24 Permenkop 9/2020

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika