Hukumnya Jika Kurir Ekspedisi Mengambil Foto Tanpa Izin

Bacaan 3 Menit
Hukumnya Jika Kurir Ekspedisi Mengambil Foto Tanpa Izin
Pertanyaan

Izin untuk bertanya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Apakah ada peraturan yang mengatur diperbolehkannya seorang kurir ekspedisi mengambil foto penerima paket dan apakah itu dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum jika tidak diizinkan oleh penerima paket? Apakah ada jaminan bahwa foto yang diambil tidak disebarluaskan oleh kurir ekspedisi mengingat ponsel yang digunakan merupakan ponsel pribadi kurir tersebut? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Setiap orang tentunya berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.[1] Foto dan atau video yang diambil tanpa seizin orang yang bersangkutan bisa saja menyangkut kehormatan dan martabatnya atau rasa tidak aman untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulandata elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas padatulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,electronic data interchange (EDI), surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atausejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki artiatau dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya.

Selanjutnya, jika kita melihat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016 dijelaskan bahwa :

  1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
  2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 di atas, jika kita melihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016) dijelaskan bahwa bentuk persetujuan yang dimaksud yaitu :

Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnyadisebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan,pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman,dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Setiap penyelenggara sistem elektronik untuk melaksanakan proses perolehan dan pengumpulan data pribadi wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi seseorang, dalam hal ini kurir ekspedisi, ingin menggunakan foto atau potret dari orang lain, maka ia harus mendapatkan izin tertulis baik secara manual dan/atau elektronik dari si objek foto atau potret tersebut.

Definisi data pribadi sendiri menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) adalah:

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

Karena foto atau potret dapat terindentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, maka menurut hemat kami ia merupakan salah satu objek perlindungan data pribadi yang penggunaanya dilindungi oleh undang-undang. Sehingga apabila terdapat seseorang, dalam hal ini yaitu kurir ekspedisi, yang tanpa izin mengambil dan menggunakan potret atau foto tanpa meminta izin/persetujuan dari Anda, tentunya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan penggunaan data pribadi dalam undang-undang. Anda dapat menolak atau menyampaikan keberatan Anda jika pengambilan dan penggunaan foto Anda ketika dilakukan tanpa seizin Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

[1] Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika