Tanggung Jawab Pengusaha Gedung Atas Kerusakan Bangunan Hingga Menelan Korban

Bacaan 4 Menit
Tanggung Jawab Pengusaha Gedung Atas Kerusakan Bangunan Hingga Menelan Korban
Pertanyaan

Bisakah jika salah satu pengusaha gedung, baik mal, hotel, apartemen, kantor dan gedung tingkat tinggi di Indonesia diberi sanksi saat terjadinya bencana alam/human error/kerusakan gedung yang menyebabkan kematian/luka parah pada seseorang? Dan adakah sanksi pidana yang dapat mengikat pengusaha tersebut? Pasal berapa?

Ulasan Lengkap

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.[1] Termasuk di antaranya mal, hotel, apartemen, maupun perkantoran.

Guna mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dibebankan kewajiban penyelenggaraan gedung sebagai berikut:[2]

  1. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
  2. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;
  3. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;
  4. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung;
  5. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi; dan
  6. membongkar bangunan gedung dalam hal:
    1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
    2. berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya;
    3. tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”); atau
    4. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung.

Dalam hal pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan bangunan gedung di atas, maka pemilik dan/atau pengguna bangunan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 angka 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 UU Bangunan Gedung sebagai berikut:[3]

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. pembatasan kegiatan pembangunan;
  3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  4. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  5. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
  6. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
  7. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  8. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  9. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain itu, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung juga dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan derajat akibat kelalaiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 angka 43 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) UU Bangunan Gedung sebagai berikut:

  1. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
  2. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
  3. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Mencermati rumusan pasal di atas, bentuk kesalahan pemilik dan/atau pengguna gedung ialah kelalaian atau kealpaan. Artinya, pengusaha gedung sebagai pemilik dan/atau pengguna bangunan, hanya dapat dikenakan sanksi pidana hanya apabila timbulnya kerugian harta benda orang lain, kecelakaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dan/atau hilangnya nyawa orang lain disebabkan oleh kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UU Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Misalnya, pemilik dan/atau pengguna bangunan lalai melaksanakan kewajiban pemeliharaan dan perawatan atap gedung perkantoran secara berkala yang diatur dalam Pasal 24 angka 39 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 41 ayat (2) huruf b UU Bangunan Gedung, sehingga atap bangunan roboh dan melukai pekerja. Atas kelalaian tersebut maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dijerat pidana menggunakan pasal yang kami kutip di atas.

Sebaliknya, apabila kecelakaan dan kerugian disebabkan oleh bencana alam, misalnya banjir, longsor, dan sebagainya, maka pemilik dan/atau pengguna gedung tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

[1] Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”)

[2] Pasal 24 angka 39 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 41 ayat (2) UU Bangunan Gedung

[3] Pasal 24 angka 41 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 UU Bangunan Gedung