Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perayaan tahun baru Imlek merupakan tradisi masyarakat etnis Tionghoa yang dirayakan secara turun temurun di berbagai wilayah di Indonesia. Hari tahun baru Imlek diakui dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18491/keputusan-presiden-nomor-19-tahun-2002" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Dasar Hukum Ditetapkannya Hari Tahun Baru Imlek di Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hak untuk beribadah adalah hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh seorang pasien dan untuk itu, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Apabila klinik tidak memperbolehkan pasien untuk meninggalkan klinik untuk keperluan ibadah setelah selesai melakukan registrasi, maka perbuatan tersebut melanggar hak pasien untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kami sarankan Anda untuk terlebih dahulu mengadukan pelanggaran ini kepada pihak yang berwenang di klinik atau secara khusus menyampaikan pengaduan Anda kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Jika Klinik Kesehatan Melanggar Hak Beribadah Pasien

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f1eb040f36ff/undangundang-nomor-2-tahun-2012#dokumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</a> menerangkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperbolehkan asalkan dengan disertai ganti kerugian yang layak pada pihak yang berhak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika ganti kerugian tidak dilakukan, maka pengadaan tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai penggusuran paksa. Berdasarkan <a href="https://ap.ohchr.org/Documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-77.doc" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><em>Commission on Human Rights Resolution 1993/77</em></a> merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Lalu, bagaimana langkah hukum dalam &ldquo;melawan&rdquo; penggusuran paksa?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada dasarnya tidak memerlukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, sesuai <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum</a>. Meskipun demikian, status kepemilikan tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut harus diperhatikan. Sesuai <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18913/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-51-tahun-1960#dokumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya</a>, terdapat sanksi bagi mereka yang menggunakan tanah milik orang lain tanpa izin.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="background-color:white"><span style="color:#222222">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</span></span></div>

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Haruskah Berizin?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Agama merupakan salah satu elemen di dalam data perseorangan menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</a> dan perubahannya. Agama yang dianut di Indonedsia terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Enam macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Namun demikian, tidak berarti agama di luar enam agama tersebut dilarang di Indonesia, termasuk Yahudi. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh konstitusi dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/26390/node/20" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama</a><strong> </strong>atau peraturan perundangan lain.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, pilihan untuk memeluk salah satu agama yang tidak umum dipeluk di Indonesia tidak dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk kehilangan kewarganegaraan. Namun demikian, seseorang tetap dapat berpindah kewarganegaraan atas kehendaknya sendiri.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</p>

Haruskah Mengubah Kewarganegaraan karena Alasan Agama?

LKBH Fakultas Hukum UPH

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Data pribadi adalah sebuah hal yang konfidensial, dimana tidak sembarang orang dapat mengakses, menyebarkan atau bahkan membocorkan data pribadi milik orang lain kepada publik begitu saja. Dalam hal ini, berbagai peraturan telah mengatur tentangnya serta telah memberi jaminan keamanan. </span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Namun demi kepentingan hukum, pemerintah dapat mengakses data pribadi penduduk. Apabila terjadi kebocoran data pribadi, terdapat beberapa pihak yang dapat bertanggung jawab, tergantung pihak mana yang membocorkannya.</span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>

Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Publikasi putusan pengadilan melalui sistem elektronik harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai <strong>pengaburan informasi identitas saksi korban </strong>untuk putusan yang memuat perkara asusila sebagaimana yang Anda alami. Sehingga di sini kami beranggapan terjadi kelalaian Mahkamah Agung dalam mengelola putusan terkait kasus Anda dalam sistem elektronik miliknya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, <a href="https://belmawa.ristekdikti.go.id/2019/07/10/sarana-publikasi-karya-ilmiah-mahasiswa/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/565/N.B1/HK.01.01/2019 tentang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa</a><strong> mewajibkan </strong>setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa <strong>harus dipublikasikan </strong>melalui sarana-sarana yang telah ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan penelitian yang mengkaji suatu kasus asusila dapat diakses publik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, ada jalan yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana asusila untuk menghapuskan jejak digital yang tersebar pada beberapa situs tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Jika Penelitian Tidak Mengaburkan Identitas Korban Asusila

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perampasan alat elektronik yang diikuti dengan tindakan penyebarluasan informasi yang ada di dalamnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak anak. Selain itu, tindakan ini juga dapat dipidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun demikian, hukum pidana sejatinya merupakan <strong>pilihan terakhir (<em>ultimum remedium</em>)</strong> yang dapat Anda tempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi. Mengingat Anda dan orang tua masih terikat dalam hubungan keluarga, kami berharap permasalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Pelanggaran Hak Privasi Anak

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Segala bentuk pelanggaran dan kejahatan mengenal daluwarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>. Dengan lampaunya masa daluwarsa, berarti telah hilang kewenangan untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun, khusus untuk <strong>p</strong><strong>elanggaran Hak Asasi Manusia</strong><strong> </strong><strong>(?HAM?) yang berat</strong> diatur secara <em>lex specialis</em> menyimpang dari ketentuan di atas. Pasal 46 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia</a> secara tegas menyatakan:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:40px; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini <u>tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa</u>.</em></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sehingga<em>, </em>segala bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau tetap dapat diproses dan diadili.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Apakah Daluwarsa Berlaku untuk Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu?

Lokataru Law and Human Rights Office

<td style="background-color:#ccc0d9; height:81.4pt; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Fasilitas bagi penyadang disabilitas yang dimaksud harusnya memenuhi kaidah dan prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Peraturan Daerah mana saja yang antara lain telah mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Hak Asasi Manusia