Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Negara tanpa keberadaan konstitusi sama dengan kekuasaan tanpa kewenangan. Konstitusi bukan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, melainkan merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan, dan pemerintahan itu sendiri.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli dan Secara Etimologis

Hukum administrasi negara dalam arti luas merupakan bagian dari hukum tata negara. Kedua ilmu pengetahuan tersebut memiliki persamaan objek yang dikaji, yaitu negara. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara mendasar. Namun, terdapat juga beberapa ahli yang menjelaskan bahwa tidak ada pemisahan yang tegas antara kedua ilmu hukum tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Objek Hukum Tata Negara adalah negara dan konstitusi. Sedangkan ruang lingkup Hukum Tata Negara berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Istilah Hukum Tata Negara berasal dari perkataan &ldquo;hukum&rdquo;, &ldquo;tata&rdquo;, dan &ldquo;negara&rdquo; yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum Tata Negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan. Namun masing-masing ahli mendefinisikan pengertian Hukum Tata Negara berbeda-beda. Bagaimana pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pengertian Hukum Tata Negara menurut Para Ahli

Pelanggaran berat hukum humaniter internasional adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang oleh karena itu dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pelaku kejahatan perang diadili melalui peradilan pidana internasional ad hoc, maupun dapat juga diadili di International Court of Justice.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kejahatan Perang: Pengertian, Jenis, dan Peradilannya

Perang adalah kejadian yang tidak diinginkan umat manusia, karena peperangan menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam peperangan, pihak yang bersengketa wajib menghormati <a href="https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Konvensi Jenewa 1949</a>. Konflik bersenjata dibagi menjadi International Armed Conflict dan Non-International Armed Conflict. Namun, ketentuan dalam konvensi yang berlaku dalam masing-masing konflik tidaklah sama.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Humaniter Internasional: Asas dan Dasar Hukumnya

Asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.

Asas konkordansi yang tertera dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling untuk orang Eropa sudah berlaku sejak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia.

Contoh asas konkordansi di Indonesia adalah Burgerlijke Wetboek (<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>) dan Wetboek van Koophandel (<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHD" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Dagang</a>).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia

Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Personalitas dalam Hukum Pidana

Secara ringkas, metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menghendaki adanya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan dalam satu dokumen untuk tujuan tertentu.

Proses pembentukan undang-undang dengan metode omnibus sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya. Adapun waktu penyusunannya tidak dibatasi harus selesai dalam waktu tertentu.

&nbsp;

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Proses Pembentukan Omnibus Law Berikut 5 Tahapannya

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang erat hubungannya, hingga muncul adagium hukum masyhur iustitia fundamentum regnorum yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Akan tetapi dalam menjelaskan makna keadilan, para ahli/filsuf saling berbeda pendapat. Apa saja pendapat tentang keadilan menurut para filsuf dalam filsafat hukum?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ilmu Hukum