Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Putusan deklarator, putusan konstitutif, dan putusan kondemnator adalah jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya.

Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Putusan deklarator berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

Putusan konstitutif (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

Sedangkan, putusan kondemnator (condemnatoir) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator

Pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan sejak semula dibentuk hanya untuk sementara waktu dan dikhususkan untuk menangani perkara tertentu.

Sedangkan hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Diatur di mana ketentuan mengenai pengadilan ad hoc dan hakim ad hoc?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengenal Pengadilan Ad Hoc dan Hakim Ad Hoc di Indonesia

Di Indonesia, dikenal paling tidak 3 jenis sanksi hukum, yaitu sanksi pidana, perdata, dan administratif. Apa saja yang termasuk ke dalam sanksi pidana, perdata, dan administratif? Lalu, apa saja perbedaan ketiganya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (pengadilan).

Secara garis besar, terdapat 8 perbedaan mendasar antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Apa saja itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

8 Perbedaan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata

Pro bono adalah suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Sedangkan prodeo berarti gratis; cuma-cuma; tanpa biaya.

Meskipun memiliki arti yang mirip, namun pro bono dan prodeo memiliki perbedaan dalam bentuk pemberian layanan dan pihak yang memberikan bantuan tersebut. Apa beda keduanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perbedaan Pro Bono dengan Pro Deo

Duplik adalah jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum.

Duplik merupakan pemberian kesempatan kedua dari majelis hakim kepada tergugat, sehingga baik penggugat maupun tergugat telah diberikan kesempatan yang sama, yakni sebanyak 2 kali. Dalam hal ini, penggugat mendapat kesempatan mengajukan gugatan dan replik, sedangkan tergugat mendapat kesempatan untuk mengajukan jawaban/eksepsi dan duplik.

Lalu, bolehkah tergugat/terdakwa menambahkan poin yang seharusnya dimasukkan di bagian eksepsi ke dalam duplik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Menambahkan Poin Eksepsi ke dalam Duplik?

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Meskipun <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">Kompilasi Hukum Islam</a> (&ldquo;KHI&rdquo;) bukanlah suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (&ldquo;DPR&rdquo;) dan disahkan presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Selain itu, berkaitan dengan lembaga peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Bagaimana latar belakang dibentuknya KHI dan mengapa tidak dibuat dalam bentuk undang-undang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Secara garis besar, error in persona dapat didefinisikan sebagai kekeliruan pada orang, sedangkan error in objecto dapat didefinisikan sebagai kekeliruan pada objek yang disengketakan.

Apa saja bentuk-bentuknya? Kemudian bagaimana contoh kasusnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Arti Error in Persona dan Error in Objecto Serta Contoh Kasusnya

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Legal standing dapat diartikan sebagai kualitas atau hak menggugat/berperkara ke pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Istilah gugatan legal standing pada umumnya digunakan untuk merujuk kepada hak gugat (legal standing) organisasi/lembaga swadaya masyarakat sebagaimana diatur di antaranya dalam <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/node/1060/undangundang-nomor-32-tahun-2009">Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</a> dan <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa Itu Gugatan Legal Standing?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sidang juri (jury trial) adalah sidang yang diputuskan oleh juri. Salah satu negara yang menerapkan peradilan juri adalah Amerika Serikat, yang merupakan negara yang menganut sistem common law, sebagaimana diatur dalam <a href="https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-6/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Amandemen Keenam Konstitusi Amerika Serikat</a>. &nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sedangkan Indonesia menganut sistem civil law. Meskipun berbeda, dalam praktiknya kini tidak ada negara yang menjalankan sistem civil law dan common law sepenuhnya. Sebagai contoh, di Indonesia, putusan pengadilan telah banyak dijadikan dasar pemutusan perkara, di samping ketentuan perundang-undangan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lantas, apakah Indonesia juga mengadopsi sidang juri ini dalam hukum acara pidananya?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Ilmu Hukum