Nikah Siri Diam-Diam, Sahkah?

Beli Tiket Konser Tak Dapat Kursi, Lakukan Ini

Ogah Lapor SPT, Adakah Sanksinya? 

Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap merek terdaftar, upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan? Apa alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran hak atas merek?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Merek Dipakai Orang Tanpa Izin, ke Mana Meminta Ganti Rugi?

Si Pokrol

Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pakta integritas adalah perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lantas, apa isi pakta integritas dan pengawasan pelaksanaannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pada dasarnya setiap perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak kepada pekerja tanpa adanya alasan PHK yang jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Salah satu alasan PHK yang dibenarkan adalah karena pekerja sakit berkepanjangan, termasuk sakit jiwa atau gangguan mental. Namun demikian, untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang sakit berkepanjangan terdapat ketentuan yang harus dipatuhi. Bagaimana aturannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah PHK Pekerja karena Alasan Sakit Jiwa?

Galbay pinjol legal atau gagal bayar pinjaman online legal/berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kondisi di mana seorang debitur tidak mampu melunasi cicilan pinjamannya dari perusahaan penyedia pinjaman online atau pinjol. Lantas apa risiko galbay pinjol legal?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Pada dasarnya, bagi pekerja swasta tidak ada ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> yang secara tegas mengatur perbedaan waktu kerja pada bulan Ramadan atau hari keagamaan lainnya dengan hari-hari biasa lainnya. Akan tetapi, hal tersebut biasanya tertuang dalam Surat Keputusan Direksi perusahaan yang bersangkutan.

Sementara itu, jam kerja selama bulan Ramadan pagi pegawai pemerintahan dapat ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat atau menjadikan <a href="https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1675?SURAT%20EDARAN">SE Menpanrb 06/2023</a> sebagai pedomannya.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

ILUMNI FH UNPAR

Karamoy Nelson & Associates

Warganegara & Partners 

MT Partnership

Tamba & Kumara Law Offices

Arsjad Yusuf and Partners

LAPS SJK

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Omay Chusmayadi & Partners Law Office (OCP Law Office)

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)

Badranaya Partnership

Tjoetiar Tandjung & Associates 

Law Office Simanjuntak & Partners 

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners 

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB 

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) 

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

Jakarta Advokasi Zeta (JAZ)

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Assegaf Hamzah & Partners

ADCO Law

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Jerat Hukum Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua

Criminal Penalty for Foreigners Working Illegally in Indonesia

Terms of Transaction via Foreign Exchange Account in Indonesia

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pada dasarnya, perceraian tanpa pengacara dapat dilakukan. Namun, biasanya para pihak merasa perlu didampingi advokat atau pengacara karena awam soal hukum serta belum mengetahui prosedur persidangan.

Dalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Bagaimana prosedur pengajuan gugatan tersebut?

&nbsp;
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

#BeginiHukumnya - Mencuri Wi-Fi Bisa Dipidana! Ini Hukumannya

Skill Khusus yang Harus Dipunyai Lulusan S.H.

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Jerat Hukum Penjaja Seks di Media Sosial

Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima

Langkah yang Dilakukan Jika Buku Nikah Hilang

Risiko Hukum Menjadi Pelakor dan Pebinor

Dasar Hukum Tilang Elektronik (E-Tilang)

Begini Hukumnya Pengendara Menyalakan Lampu Sein Kiri, Tapi Belok ke Kanan

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Arti Putusan Pengadilan â€œBatal Demi Hukumâ€

Hukumnya Menikah di Usia Dini

Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator

 Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat 

Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris

Jerat Hukum Penjaja Seks di Media Sosial

Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima

Langkah yang Dilakukan Jika Buku Nikah Hilang

Risiko Hukum Menjadi Pelakor dan Pebinor

Dasar Hukum Tilang Elektronik (E-Tilang)

Begini Hukumnya Pengendara Menyalakan Lampu Sein Kiri, Tapi Belok ke Kanan

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Arti Putusan Pengadilan â€œBatal Demi Hukumâ€

Hukumnya Menikah di Usia Dini

Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator

Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat

Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris

Arsip Jawaban Populer

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

Jerat Hukum Penjaja Seks di Media Sosial

Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima

Langkah yang Dilakukan Jika Buku Nikah Hilang

Risiko Hukum Menjadi Pelakor dan Pebinor

Dasar Hukum Tilang Elektronik (E-Tilang)

Begini Hukumnya Pengendara Menyalakan Lampu Sein Kiri, Tapi Belok ke Kanan

Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming

Arti Putusan Pengadilan â€œBatal Demi Hukumâ€

Hukumnya Menikah di Usia Dini

Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator

Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat

Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris

Arsip Jawaban Populer

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

Arti Putusan Pengadilan â€œBatal Demi Hukumâ€