Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_36_2021">PP Pengupahan</a>, pengusaha dapat melakukan langkah potong gaji karyawan untuk sejumlah alasan, di antaranya yakni untuk pembayaran denda, ganti rugi, maupun uang muka upah, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.&nbsp; 

Jumlah keseluruhan pemotongan tersebut maksimal 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Potong Gaji Karyawan, Simak Bunyinya!

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (&ldquo;JKP&rdquo;) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Untuk memperoleh manfaat tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penerima manfaat. Apa saja itu dan bagaimana cara klaim JKP atau prosedur pengajuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Klaim JKP dan Manfaat yang Didapat Penerimanya

Haris Satiadi & Partners

Fenomena overload pekerjaan atau beban kerja berlebih cukup sering dialami oleh karyawan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, misalnya pengusaha yang enggan merekrut karyawan baru atau bisa jadi dengan tujuan agar karyawan mengembangkan kemampuannya dan mendapatkan pengalaman baru.

Meski demikan, overload pekerjaan sebenarnya bertentangan dengan isi perjanjian kerja yang telah disepakati bersama sebelumnya. Lantas, langkah hukum apa yang dapat diupayakan karyawan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dampak Negatif Pekerjaan Overload dan Langkah Hukum yang Bisa Diambil

Untuk waktu kerja 5 hari dalam seminggu, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Bila pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu tersebut, ia wajib membayar upah kerja lembur.

Jika upah kerja lembur tidak dibayar, hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan hak. Selain itu, pengusaha juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ini Hitungan Lembur Karyawan saat Bekerja dari Rumah atau WFH

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pekerjaan di luar waktu kerja yang telah ditentukan bersama antara perusahaan dan karyawan berdasarkan perjanjian kerja seharusnya dilaksanakan sesuai hak dan kewajibannya, kecuali ada kesepakatan baru untuk melakukan suatu pekerjaan di luar dari perjanjian kerja tersebut.

Untuk itu apabila karyawan melakukan suatu pekerjaan di luar dari perjanjian kerja termasuk tetap bekerja padahal seharusnya libur, maka ia tidak berhak menuntut secara hukum terkait penerimaan upah ataupun uang lembur sebagai pemasukan tambahan dari perusahaan/pemberi kerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kerja di Hari Libur atas Keinginan Sendiri, Berhak Upah Lembur?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Pekerja/buruh yang melakukan pencurian memang dapat dijadikan alasan untuk pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (&ldquo;PHK&rdquo;). Namun, kembali ke pertanyaan Anda, pencurian tersebut masih sebatas dugaan, belum ada proses hukum sampai dikeluarkannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Maka, bagaimana hukumnya jika di-PHK secara sepihak atas dugaan pencurian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini

Pergeseran atau perubahan waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;) dari bulan April 2022 menjadi bulan Desember 2022, mengikuti hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh tentu menimbulkan kerugian tersendiri. 

Di samping itu, perubahan pembayaran THR tidak dapat dilakukan secara sepihak. Bagaimana prosedur seharusnya dan apa konsekuensi hukum dari perubahan waktu pembayaran THR ini?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perusahaan Ubah Waktu Bayar THR Sepihak, Ini Hukumnya

Jika pekerja kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) diakhiri hubungan kerjanya, maka ia berhak atas uang ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Selain itu pengusaha juga wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak atas Uang Kompensasi bagi Pelaut yang di-PHK

Yayasan termasuk sebagai pemberi kerja atau perusahaan dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan hak-hak karyawan yayasan termasuk pembayaran gaji karyawan tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan

Sebelum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;), pemberi kerja harus memperhatikan ketentuan maupun kewajiban yang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> dan peraturan turunannya. Lantas, adakah ketentuan perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia di dalam satu perusahaan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketenagakerjaan