Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Perusahaan&nbsp;outsourcing&nbsp;wajib berbentuk badan hukum. Hal ini diatur secara tegas dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja">UU Cipta Kerja</a> yang menghapus, mengubah, dan memuat pengaturan baru pada<a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan"> UU 13/2003</a>.

Lalu bagaimana dengan mandor yang mempekerjakan pekerja/buruh lepas di bidang konstruksi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

Kami mengasumsikan bahwa masih terdapat hubungan kerja yang antara pekerja dengan perusahaan Jepang, sehingga status pekerja masih tunduk pada hukum ketenagakerjaan di Jepang.

Kemudian mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perlu dipahami bahwa pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) karena bukan Warga Negara Asing (WNA).

Lalu, apakah pekerja yang bersangkutan perlu dibuatkan perjanjian kerja baru?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri

Pada dasarnya, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Ketenagakerjaan</a> dan aturan pelaksananya, tidak ada ketentuan mengenai gaji ke-14. Adapun ketentuan yang ada adalah gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara yang terdapat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt625e69a4d025a?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_16_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 16/2022</a>.

Lalu bagi perusahaan swasta, adakah aturan gaji ke-14 untuk karyawan swasta?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Mengenai besaran Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;), pada dasarnya pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak atas THR sebesar satu bulan gaji, sedangkan bagi yang telah bekerja lebih dari 1 bulan namun kurang dari 12 bulan, besarnya proporsional sesuai masa kerja.&nbsp;

Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 bulan gaji Anda, sedangkan masa kerja Anda sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka perusahaan tempat Anda bekerja sudah menyalahi aturan pembayaran THR untuk karyawan atau Anda mengalami THR dipotong sepihak.

Lalu, apa langkah hukum yang dapat Anda lakukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan, Ini Sanksi dan Langkah Hukumnya

Pelaksanaan cuti bersama pada sektor swasta pada tahun 2022 ini mengacu pada&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e8ee2fa47c37/surat-edaran-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-se302mensjhkxii2010-tahun-2010/document" style="color:blue; text-decoration:underline"> </a><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt625e3df5e89d4/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m3hk.04iv2022-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=se_menaker_3_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">SE Menaker 3/2022</a>.

SE Menaker 3/2022 tersebut menerangkan beberapa ketentuan, salah satunya adalah cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa betul adanya bahwa cuti bersama mengurangi cuti tahunan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Cuti Bersama Mengurangi Cuti Tahunan?

Haris Satiadi & Partners

Dalam kondisi normal, memang karyawan akan bekerja dalam kantor dan memanfaatkan fasilitas yang pengusaha sediakan, seperti internet dan telepon kantor, sehingga tidak ada biaya yang harus karyawan keluarkan.

Sedangkan dalam hal remote working tentunya harus ada kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pengusaha. menurut hemat kami, tunjangan kuota internet sebagaimana Anda maksud dapat dijadikan tunjangan tetap yang terbatas pada masa remote working.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Wajibkah Kantor Memberikan Tunjangan Kuota Internet Saat Remote Working?

Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri. Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya.

Pasal 85 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Ketenagakerjaan</a> menerangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pengusaha Minta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran, Bolehkah?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Pada prinsipnya, kebebasan membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh. Adapun tenaga kerja asing (TKA) dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> juga merupakan pekerja/buruh sepanjang ia bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Jadi, dapatkah TKA menjadi anggota serikat pekerja/buruh?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) diperpanjang, masa kerja karyawan PKWT yang bersangkutan tidak menjadi berakhir, melainkan tetap berlanjut dan masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja PKWT pertama, meskipun uang kompensasi sudah dibayarkan.

Oleh karenanya, karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;) jika pada saat hari raya keagamaan, ia terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan minimum masa kerja, yaitu 1 bulan secara terus menerus atau lebih yang dihitung dari PKWT pertama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kontrak Diperpanjang, Karyawan PKWT Berhak Dapat THR?

Tunjangan Hari Raya keagamaan (&ldquo;THR&rdquo;) merupakan hak karyawan yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih dan dibayarkan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.

Hari raya keagamaan yang dimaksud bukan hanya Idul Fitri saja, namun juga Hari Raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.

Sehingga, Anda sebagai karyawan yang beragama Hindu pun dan sudah bekerja selama 6 bulan tetap berhak atas THR. Kemudian pembagian THR ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan Anda dan perusahaan. Dengan kata lain, Anda mungkin mendapat THR Lebaran saat Idul Fitri, bukan THR saat Hari Raya Nyepi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketenagakerjaan