Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Uang kehadiran yang Anda sebutkan merupakan&nbsp;tunjangan tidak tetap&nbsp;karena dihitung berdasarkan kehadiran Anda.&nbsp;Tunjangan tidak tetap tidak termasuk komponen upah minimum, sehingga hanya upah pokok Anda yang terhitung sebagai komponen upah minimum.

Lantas, bolehkah besaran upah pokok di bawah upah minimum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum?

Komponen upah yang diterima oleh pekerja dapat terdiri atas upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Lantas, berapakah minimal persentase upah pokok yang seharusnya diterima oleh pekerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

4 Komponen Upah Karyawan dan Rumus Hitungnya

Jika mempekerjakan melebihi waktu kerja, pengusaha&nbsp;wajib membayar upah kerja lembur. Adapun upah lembur pada dasarnya&nbsp;dihitung berdasarkan upah bulanan yang saat ini diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_35_2021" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>. Lantas bagaimana cara menghitung upah lembur pekerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bingung Hitung Upah Lembur? Ini Rumusnya

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat I (provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk tingkat II (kabupaten/kota). UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan UMK merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMK, maka&nbsp;yang berlaku adalah UMK. Mengapa demikian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Karyawan atau pekerja/buruh mempunyai hak untuk tidak bekerja pada hari-hari tertentu, baik libur mingguan, hari libur resmi, cuti tahunan, maupun istirahat panjang. Masing-masing aturan libur karyawan atau pekerja/buruh tersebut mempunyai syarat yang berbeda berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan dan Jenis Hak Libur bagi Karyawan

Martin Suryana and Associates

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan uang pisah kepada karyawan yang resign. Hal ini telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang yakni diatur pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_35_2021" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>. Sehingga apabila perusahaan melanggarnya, karyawan dapat menuntut haknya kepada perusahaan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Kewajiban Perusahaan Bayar Uang Pisah ke Karyawan

Omay Chusmayadi & Partners Law Office (OCP Law Office)

Pada dasarnya setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Tidak ada satu ketentuan pun yang melarang pekerja kontrak atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun pekerja borongan atau pekerja outsourcing untuk bergabung menjadi anggota serikat pekerja. Apa dasar hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Siapa Saja yang Bisa Jadi Anggota Serikat Pekerja?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Jika pekerja tidak masuk kerja karena sakit dan ada surat/keterangan dokter, maka ia tidak dapat diputus hubungan kerjanya sebelum sakitnya melampaui jangka waktu 12 bulan berturut-turut.

Tapi, jika tidak dapat memberikan surat/keterangan dokter, bagaimana hukumnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Bisakah Pekerja Di-PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter?

&nbsp;

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_13_2003" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Ketenagakerjaan</a> secara jelas mengatur bahwa barang siapa yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) berakhir, maka pihak yang mengakhiri wajib membayar denda kepada pihak lainnya sejumlah sisa upah pekerja hingga masa PKWT berakhir.&nbsp; 

Apabila Anda tidak sanggup membayar denda tersebut dan Anda memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan Anda, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak Anda dalam hal adanya kerja lembur seperti upah lembur, istirahat yang cukup, dan makanan/minuman. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Merasa Stres Kerja, Bolehkah Resign Sebelum PKWT Berakhir?

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Perjanjian kerja bersama (&ldquo;PKB&rdquo;) merupakan kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha, yang mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dipatuhi bersama. Manfaat PKB adalah hak dan kewajiban antara serikat pekerja dengan pengusaha menjadi terjamin. PKB berfungsi sebagai sarana atau alat hubungan industrial yang dapat dipegang ketika terjadi perselisihan karena PKB dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam 1 perusahaan hanya dapat dibuat 1 perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan. Lantas, bagaimana jika perusahaan memiliki cabang di dua lokasi yang berbeda?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketenagakerjaan