Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Ya, benar. Karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak berhak menerima uang kompensasi. Hal ini tertuang secara tegas dalam Pasal 17 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>.

Namun, di sisi lain, karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Pada dasarnya&nbsp;pengusaha dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum. Adapun komponen upah dapat terdiri dari:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>Upah tanpa tunjangan;</li>
	<li>Upah pokok dan tunjangan tetap;</li>
	<li>Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau</li>
	<li>Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.</li>
</ol>

Adapun besaran upah dan cara pembayarannya diatur dalam perjanjian kerja yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Jadi, jika perusahaan hendak melakukan restrukturisasi komponen upah pekerja, seharusnya memerlukan kesepakatan kembali dengan pekerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

Pada prinsipnya, aturan mengenai upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di suatu perusahaan. Sedangkan upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun/lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Lantas, apa upaya yang bisa ditempuh pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan jika upah yang diterima setara dengan upah karyawan baru?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru

Sebenarnya, Anda tidak salah menuntut perusahaan untuk mencairkan uang pisah sebagai hak karena Anda telah resign atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Selain itu, Anda juga berhak mendapatkan uang penggantian hak.

Namun karena uang pisah telah dimasukkan dalam bentuk asuransi, hendaknya Anda harus mempelajari betul klausula-klausula yang tercantum dalam polis asuransi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan

Upah pokok tidak boleh dicampur atau dianggap all-in dengan upah lembur. Besaran upah pokok utuh digunakan sebagai dasar perhitungan hal-hal yang terkait dengan upah, seperti tunjangan hari raya keagamaan, upah lembur, pesangon, iuran jaminan sosial, dan lain-lain.

Pengusaha yang tidak membayarkan uang lembur dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Gaji Dianggap All-In dengan Upah Lembur?

Secara hukum, pekerja yang mengundurkan diri atau resign berhak menerima manfaat Jaminan Hari Tua (&ldquo;JHT&rdquo;).

Mengenai JHT atau BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan setelah berapa lama resign, pada dasarnya pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri (resign) dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.

Bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ini? Apa saja dokumen yang diperlukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

3 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan

Kini, pasca <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">UU Cipta Kerja</a> yang mengubah, menghapus, dan/atau memuat aturan baru dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document">UU Ketenagakerjaan</a> diundangkan, pembaruan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) tidak lagi dikenal. Adapun yang dikenal hanyalah perpanjangan PKWT.

Bagi PKWT yang didasarkan atas jangka waktu, maka aturan jangka waktu dan perpanjangan PKWT maksimal 5 tahun. Sedangkan bagi PKWT yang didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu, maka PKWT dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan Perpanjangan dan Pembaruan PKWT Pasca UU Cipta Kerja

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, yakni melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam sehari, dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu, atau pada waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi, wajib bayar upah kerja lembur.

Sedangkan insentif tidak dapat disamakan dengan upah kerja lembur. Karena pemberian upah kerja lembur memiliki perhitungannya sendiri sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Meskipun Anda diterima bekerja di perusahaan di Jepang, Anda ditempatkan di perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengasumsikan hubungan kerja yang terjadi dalam perjanjian kerja yang dibuat adalah antara pemberi kerja (perusahaan di Indonesia) dengan Anda selaku pekerjanya.

Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) yang diterima bekerja di Jepang dan kemudian ditugaskan pada perusahaan di Indonesia tentunya tidak perlu mengurus izin tinggal di Indonesia karena izin tinggal tidak diperuntukkan bagi WNI, melainkan untuk warga negara asing yang berada di Indonesia.

Dalam hal terjadi perselisihan dengan perusahaan, WNI tunduk pada hukum ketenagakerjaan Indonesia sebagai dasar penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika WNI Diterima Bekerja di LN dan Ditempatkan di Indonesia

Pada dasarnya, pengusaha boleh membatasi waktu lembur pekerjanya agar tidak melebihi ketentuan waktu kerja lembur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni 4 jam sehari dan 18 jam seminggu.

Namun, jika yang Anda maksud adalah pembatasan jumlah upah kerja lembur yang dibayarkan oleh perusahaan, atau dalam arti pembayaran upah kerja lembur tidak sesuai dengan waktu kerja lembur yang dilakukan, maka perbuatan ini berpotensi dikenai sanksi pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp10 juta dan maksimal Rp100 juta.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ketenagakerjaan