Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H.

IPAS Institute

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Prinsip dasar perlindungan merek adalah &lsquo;<em>first to file</em>&rsquo; (pertama kali didaftarkan) dan teritorial (pendaftaran merek tunduk pada aturan penerapan perlindungan merek masing-masing negara).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun demikian, pemegang lisensi merek terkenal dapat menempuh sejumlah langkah hukum jika pendaftaran merek tersebut telah didahului oleh pihak lain yang diduga tidak berhak. Salah satunya, dengan mengajukan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga atas iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Tips Bagi Pemegang Lisensi yang Mereknya Telah Didaftarkan Pihak Lain

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><em>Newsletter</em> termasuk dalam jenis ciptaan karya tulis. Sedangkan konten <em>podcast</em> yang berupa rekaman suara dapat memuat <em>interview</em>, musik/lagu, ceramah, dan lain-lain. Dengan demikian, konten <em>podcast</em> masuk ke dalam jenis ciptaan yang variatif, tergantung hasil karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan direkam.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam konteks dugaan pelanggaran hak cipta dalam pengalihwujudan (adaptasi) konten <em>newsletter</em> menjadi rekaman suara konten <em>podcast</em>, pencipta sebagai pemegang hak eksklusif memiliki peran utama. Selama pengalihwujudan tersebut dilakukan atas persetujuannya dan ia tidak berkeberatan, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka pengalihwujudan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi <i>Newsletter</i> Menjadi <i>Podcast</i>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Royalti pencipta dan pemegang hak cipta di antaranya dapat dibayarkan pengusaha <em>karaoke box </em>melalui Lembaga Manajemen Kolektif (&ldquo;LMK&rdquo;). Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna hak cipta dan hak terkait membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Lalu, berapa besaran tarif royalti dan persentase pajak bagi usaha <em>karaoke box</em>? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Ketentuan Royalti dan Perpajakan bagi Usaha <i>Karaoke Box</i>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Seseorang yang menjual produk dari luar negeri sebagai distributor tidak resmi pada dasarnya tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>. Namun demikian, terdapat indikasi pelanggaran <strong>hak distribusi eksklusif</strong> yang diatur <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5739868e14916/node/609/peraturan-menteri-perdagangan-no-22_m-dag_per_3_2016-tahun-2016-ketentuan-umum-distribusi-barang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang</a> dan perubahannya. Atas pelanggaran itu, si penjual dapat dikenakan sanksi administratif atau digugat secara perdata.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Distribusi Eksklusif

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Peniruan suatu konten <em>YouTube</em> ke dalam bentuk gambar bersinggungan dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk itu, ketentuan penghormatan atas kedua hak tersebut dalam <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/uu-no-28-tahun-2014-hak-cipta" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</a> perlu diperhatikan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Apakah Meniru Gambar dari Konten <i>YouTube</i> Termasuk Pelanggaran?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Logo merupakan salah satu elemen dari merek, sesuai pengertian merek dalam Pasal 1 angka 1 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>. Akibatnya, kesamaan logo produk dengan logo sebuah merek terkenal pun sejatinya telah termasuk kategori kesamaan merek. Kesamaan seperti ini akan membuat pendaftaran merek ditolak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Logo yang Serupa dengan Logo Merek Terkenal, Dapatkah Didaftarkan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>, penggunaan merek tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar dapat disanksi pidana. Hal ini sekalipun merek yang memiliki persamaan tersebut digunakan sebagai judul laman <em>marketplace, </em>sepanjang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk yang dijual di dalamnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Menggunakan Pelesetan Merek Terkenal di Laman <i>Marketplace</i>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Keuntungan bagi Indonesia dengan adanya <a href="https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><em>Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights Agreement</em></a> secara garis besarnya adalah untuk menegakkan hukum terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta memotivasi para penghasil karya-karya intelektual untuk berinovasi dan menghasilkan karya-karya lain karena adanya perlindungan terhadap hak-hak intelektual mereka. Selain itu, dengan adanya TRIPS Agreement dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

Keuntungan TRIPs Bagi Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya, <strong>hanya merek yang sudah terdaftar</strong> yang berhak atas perlindungan hukum dari negara. Gugatan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum lahirnya perlindungan merek juga tidak dapat diajukan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Adakah Perlindungan Hukum atas Merek yang Belum Terdaftar?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika menggunakan logo suatu perusahaan untuk dipasang pada produk lain guna kepentingan komersial, maka kita harus melihat aturan mengenai penggunaan logo yang terdaftar sebagai Merek.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar. Oleh karenanya, apabila ada pihak lain yang ingin menggunakannya, maka pihak lain tersebut <strong>wajib mendapatkan izin dari Pemilik Merek</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Legalkah Mencetak Logo Bahasa Pemrograman pada Barang Dagangan?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Pencemaran Nama Baik oleh Advokat pada Teman Sejawatnya

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)

<p>Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute</p>

Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H.

Arsip Jawaban