Muhamad Arifudin, S.H., M.H.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;) wajib memiliki daftar pemegang saham dan daftar khusus. Kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham ini dilakukan oleh Direksi dan telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/document" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a> (&ldquo;UU PT&rdquo;).

Kemudian, bagaimana jika ternyata PT tidak punya daftar pemegang saham? UU PT memang tidak mengatur sanksi secara langsung terkait pelanggaran kewajiban ini, namun demikian terdapat konsekuensi hukum yang dapat timbul bagi Direksi yang secara hukum berkewajiban untuk membuat daftar pemegang saham.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya

Jika Debitur tidak melaksanakan isi perdamaian atau melaksanakan namun tidak sesuai dengan isi perdamaian, maka Kreditur yang tidak menerima pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perdamaian dapat melakukan upaya hukum pembatalan perdamaian.

Jika dalam pemeriksaan pembatalan perdamaian, majelis hakim mengabulkannya, maka Debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sehingga, Kreditur harus mengajukan kembali tagihan kepada kurator untuk kemudian diverifikasi dan akan dimasukkan dalam daftar piutang, tapi kedudukan masing-masing Kreditur juga harus diperjelas, apakah kreditur preferen, separatis, atau konkuren.

Selanjutnya mengenai laporan ke kepolisian, pada prinsipnya masyarakat berhak untuk mengajukan laporan pidana kepada polisi. Namun, polisi berwenang untuk menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU

Seseorang yang ditempatkan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (&ldquo;BUMN&rdquo;) pada prinsipnya dilarang merangkap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 33 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara</a>.

Kemudian, untuk syarat menjadi komisaris BUMN (persyaratan formal, materiil, dan lain) secara khusus telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54f921be910f2" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara</a> dan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini

Syarat-syarat Jadi Komisaris BUMN dan Larangan Rangkap Jabatan

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus? 

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Managing Partner Arifudin &amp; Susanto Partnership