BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (&ldquo;raskin&rdquo;) memerlukan peran dari Perusahaan Umum BULOG. Meski demikian, dalam hal terjadi pengurangan porsi raskin secara sepihak termasuk juga perubahan data Rumah Tangga Sasaran, bukan merupakan kewenangan BULOG, melainkan menjadi <strong>kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan</strong>.</p>

<p>Sehingga, petugas atau perangkat desa yang mengurangi porsi raskin secara sepihak dikenai<strong> sanksi administratif</strong>. Sanksi apakah itu?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Porsi Raskin Dikurangi Sepihak, Ini Sanksinya!

<p>Terkait dengan orang yang telah lanjut usia, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17464/node/573/undangundang-nomor-13-tahun-1998">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</a> (&ldquo;UU 13/1998&rdquo;). Negara hadir memberikan perhatian penting dan serius terhadap kesejahteraan lanjut usia. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah perubahan UU 13/1998 yang kini masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Peran Negara dalam Mensejahterakan Lanjut Usia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada prinsipnya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Selain <strong>satuan pendidikan khusus seperti Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)</strong>, anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk bersekolah pada <strong>sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusif</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Hak Memperoleh Pendidikan Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Upaya pemerintah dalam mencegah praktik perdagangan orang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/undangundang-nomor-21-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a>. Aturan ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap korban maupun calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan sebutan pekerja migran Indonesia berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a250cfb3f41c" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</a>, harus dilindungi berlandaskan <strong>anti perdagangan manusia</strong> dengan memberikan <strong>pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari <i>Human Trafficking</i>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya hak-hak narapidana wanita dan pria adalah sama. Meski demikian, bagi narapidana wanita yang sedang hamil dan menyusui serta anak yang lahir di lembaga pemasyarakatan <strong>berhak mendapatkan makanan tambahan</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Terkait <em>bullying</em>, setiap narapidana atau tahanan <strong>dilarang</strong> melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis dan mengeluarkan perkataan provokatif. Jika dilanggar, narapidana atau tahanan dapat dikenai <strong>sanksi disiplin tingkat berat</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Perlindungan Terhadap Napi Korban <i>Bullying</i> di Lapas

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bantuan sosial yang Anda maksud bisa diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan <a href="https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/index.php/web/result/4941/detail" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial</a> dapat menjadi penerima bantuan sosial.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sedang pelaku perbuatan manipulasi data untuk memperoleh bantuan sosial atau menimbun bantuan sosial bisa dijatuhi pidana penjara atau denda. Bagaimana bunyi ketentuan sanksinya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Jerat Pidana Bagi Manipulator Data Bansos

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Larangan prostitusi telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;) dan lewat beberapa peraturan daerah. Namun perlu digarisbawahi, pidana dalam KUHP hanya menjerat muncikari atau germo saja, sedangkan pasal untuk menghukum pengguna atau pemakai PSK merujuk pada peraturan daerah masing-masing.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Jerat Pidana Penyedia Tempat Pelacuran

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan amanat <span style="color:black">P</span><span style="color:black">asal 28H ayat (1) </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?r=0&amp;q=UUD%201945%20&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945</a>, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk memiliki mutu gizi yang memadai.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kurang gizi adalah dengan melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Upaya Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Stigma negatif dan diskriminasi masyarakat menjadi kendala dalam membuat kebijakan pemerintah atau regulasi tentang penanggulangan HIV/AIDS karena kurangnya partisipasi masyarakat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebenarnya peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, terutama pada tingkat peraturan menteri, sudah menguraikan berbagai strategi pemerintah untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, termasuk keterlibatan pemerintah daerah dalam sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, komunitas, dan masyarakat sipil untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di daerah, misalnya dengan mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Strategi Pemerintah Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Masyarakat dapat menuntut pemerintah atau pemerintah daerah atas tidak tersedianya trotoar yang layak bagi para penyandang disabilitas.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hal ini dikarenakan hak atas trotoar yang layak merupakan hak atas aksesibilitas yang melekat pada para penyandang disabilitas.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Langkah Penyandang Disabilitas Menuntut Hak atas Trotoar yang Layak

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan <em>online</em> sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media <em>online </em>masih belum lazim digunakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meski demikian, kami berpendapat sumbangan <em>online</em> tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan <em>online</em> sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan <i>Online</i>

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <span style="color:black"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a></span>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>