Nien Rafles Siregar, S.H.

DPC AAI Jakarta Pusat 

Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

S & P Law Office

CHP Law Firm

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

Tanah Warisan Belum Bersertifikat, Begini Cara Mengurusnya

Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja

6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia

Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

Langkah Hukum Jika Bank Tak Kembalikan SHM dan SHT

Si Pokrol

Secara hukum, penggugat berhak menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pencabutan gugatan.

Jika perkara yang digugat tersebut belum diperiksa di sidang pengadilan, maka penggugat berhak mencabut gugatan tanpa izin/persetujuan dari tergugat. Lalu, bagaimana cara cabut gugatan cerai di pengadilan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

Perlu dicatat bahwa kompensasi bagi pekerja yang di-PHK tidak hanya pesangon, melainkan juga uang penghargaan masa kerja (&ldquo;UPMK&rdquo;) dan uang penggantian hak (&ldquo;UPH&rdquo;). Kemudian, terkait pesangon berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perppu_2_2022">Perppu Cipta Kerja</a>&nbsp;yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a>&nbsp;besarannya didasarkan pada alasan terjadinya PHK.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

Arsip Jawaban Nien Rafles Siregar, S.H.