Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M.

DPC Peradi Jakarta Selatan

Syarat Kepailitan (2)

Pengunduran Diri Kurator

Pengangkatan Kurator dan Pengurus

Pembatalan Premi Asuransi

Kartu Kredit

Hak Pengeloaan Kawasan Perumahan

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa 

Petugas KUA Bocorkan Jadwal Nikah Artis ke Wartawan, Bolehkah?  

Bolehkah Gaji Dianggap All-In dengan Upah Lembur?

Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk yang Baru

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

Si Pokrol

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto dapat dilakukan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Tips Urus Dokumen Kependudukan Langsung dari Dirjen Dukcapil!

Arsip Jawaban Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M.