Easybiz

Freight forwardinq adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi atau freight forwarding masuk ke dalam kegiatan yang memiliki risiko menengah tinggi. Dengan begitu perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi.

Selain itu, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan perizinan berusaha tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perizinan Berusaha Freight Forwarding dan Syaratnya

Lembaga kursus bahasa asing termasuk dalam salah satu jenis satuan pendidikan yang diakui dalam undang-undang, yaitu satuan pendidikan nonformal. Agar legalitasnya terpenuhi, Anda perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem OSS, dan juga mengajukan izin pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing

Rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Namun, pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat dimana lokasi usaha dijalankan.

Penting juga untuk memastikan bahwa restoran Anda berada pada lokasi yang sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi setempat.

Selain itu, perlu Anda ketahui, perizinan berusaha yang diperlukan untuk usaha restoran kini turut ditentukan berdasarkan jumlah tempat duduk tamu yang disediakan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Izin Usaha Terbaru untuk Restoran!

Permohonan pendaftaran pendirian Commanditaire Vennootschap (&ldquo;CV&rdquo;) atau dikenal juga dengan Persekutuan Komanditer diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (&ldquo;Menteri&rdquo;) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Namun permohonan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama CV.

Jika CV tidak didaftarkan, salah satu dampaknya adalah Anda tidak bisa mengurus dokumen legalitas lainnya seperti dokumen perizinan berusaha. Jika tidak ada dokumen legalitas, akan sulit untuk mengembangkan bisnis Anda. Misalnya, hambatan untuk membuka rekening bank atas nama CV Anda serta hambatan untuk bermitra dengan perusahaan lain.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

4 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan

Penawaran efek melalui layanan urun dana (equity crowdfunding) berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Hal ini telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdaf932e7f4f/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-57-pojk04-2020-tahun-2020?r=1&amp;p=1&amp;q=layanan%20urun%20dana&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi</a> dan perubahannya.

Apa saja izin yang diperlukan dan bagaimana cara memperolehnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Izin Usaha Equity Crowdfunding

Sejak berlakunya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> (&ldquo;UU Cipta Kerja&rdquo;), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini perizinan berusaha yang diperlukan oleh pelaku usaha tergantung kepada tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut, yang bisa jadi ditetapkan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, atau tinggi.

Lalu, termasuk kategori manakah usaha kafe? Dan apa perizinan berusaha yang dibutuhkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Izin Usaha untuk Kafe

Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (&ldquo;UMK&rdquo;) dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang dikenal dengan PT Perorangan. PT ini didirikan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI tersebut harus memenuhi syarat berupa berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.

Lalu, bagaimana dengan ketentuan terkait modal dan pemegang sahamnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja

Surat Izin Usaha Perdagangan (&ldquo;SIUP&rdquo;) merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, sedangkan Tanda Daftar Perusahaan (&ldquo;TDP&rdquo;) merupakan bukti pengesahan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan.

Berkenaan dengan pertanyaan Anda, memang benar, sejak berlakunya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, sekarang pelaku usaha yang ingin berjualan mebel atau furniture tidak membutuhkan SIUP dan TDP untuk melakukan kegiatan usahanya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?

Kini ada dua jenis Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;), yaitu PT persekutuan modal dan PT perorangan. Meskipun pada kedua jenis PT tersebut modalnya sama-sama ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri, namun terdapat sejumlah hal terkait modal yang perlu diperhatikan jika ingin mendirikan PT perorangan. Apa sajakah hal-hal tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (&ldquo;LKPM&rdquo;) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Kewajiban menyampaikan LKPM berlaku untuk pelaku usaha di setiap bidang usaha dan/atau lokasi. Namun, terdapat sejumlah pelaku usaha yang dikecualikan dari kewajiban tersebut. Siapa sajakah itu? Apakah usaha dengan modal di bawah Rp100 juta seperti dalam kasus Anda termasuk?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Pihak yang Tak Wajib Menyampaikan LKPM

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum

Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar

Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?

Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?

Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.