Haris Satiadi, S.H.

Haris Satiadi & Partners

Akta Jual Beli (AJB) dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) bukan merupakan bukti sah kepemilikan hak atas tanah, melainkan seharusnya berupa sertifikat tanah. Jadi, Anda harus terlebih dahulu melakukan proses pendaftaran tanah hingga terbit sertifikat. 

Setelah terbit sertifikat tanah, Anda baru dapat melakukan proses penyetoran modal saham PT dalam bentuk lain (tanah). Mengenai proses penyetoran saham dalam bentuk tanah, Anda dapat merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 34 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Penyetoran Saham berupa Tanah

Mengenai pertanggungjawaban antara startup (induk perusahaan) dengan anak perusahaan adalah sebatas saham yang dimiliki induk perusahaan. Hal ini telah tertuang jelas dalam ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>.

Sedangkan menyoal pertanggungjawaban startup yang menerima pendanaan investasi dengan investor adalah merujuk kembali dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian investasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Investasi â€˜Gagalâ€™, Begini Tanggung Jawab Perusahaan ke Investor

Apabila suatu perusahaan melakukan hibah tanah sebagai wujud penerapan program CSR (corporate social responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (&ldquo;TJSL&rdquo;), maka status tanah hibah tersebut menjadi beralih ke pihak penerima hibah dan berada dalam kekuasaan pihak yang menerima hibah tersebut.

Meski demikian, dengan merujuk pada Pasal 1669 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>, pemberi hibah tetap berhak menikmati objek yang dihibahkan sepanjang disepakati para pihak. Dalam praktik, PT tetap dapat mencantumkan namanya pada objek yang telah dihibahkan. Misalnya, tanah itu dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (&ldquo;RPTRA&rdquo;), maka di RPTRA tersebut dicantumkan nama PT yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Hibah Tanah untuk CSR

Ruang Terbuka Hijau sebagaimana Anda maksud terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Di sisi lain, terdapat pula Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (&ldquo;RTHKP&rdquo;) yang salah satunya mencakup lahan pertanian perkotaan.

Oleh karenanya, kami menyarankan Anda jangan memaksakan kehendak untuk tetap membangun rumah/bangunan di atas tanah sebelum mengetahui atau memastikan terlebih dahulu status tanah tersebut. Sebab, sepanjang penelusuran kami, untuk RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau, Bisakah?

Jalan di samping rumah Anda diasumsikan sebagai bagian dari prasarana yang wajib disediakan dalam sebuah perumahan. 

Dalam hal developer mengalihfungsikan prasarana jalan tersebut di luar fungsinya yang diperjanjikan di awal, ini dapat berpotensi diajukan tuntutan pidana berdasarkan larangan mengalihfungsikan prasarana pada Pasal 144 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d50fb4b171ba/undangundang-nomor-1-tahun-2011/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman</a>.

Selain tuntutan pidana, developer yang mengalihfungsikan prasarana jalan tersebut juga dikenakan sanksi administratif.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sanksi bagi Developer yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan

Benar. Pengertian dari industri kecil dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5cdce3c3aa323" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan</a> dan usaha kecil dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</a> adalah berbeda.

Akan tetapi untuk syarat mendirikan PT perorangan adalah perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 orang. Sehingga, dalam hal usaha Anda termasuk kriteria usaha kecil, maka usaha kecil dapat berbentuk PT perorangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Kriteria Usaha untuk Mendirikan PT Perorangan

Menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a>, bagi komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan Perseroan Terbatas (PT) mengalami kerugian, dapat dijadikan alasan pemberhentian komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa diberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge).

Selain itu, terhadap komisaris yang bersangkutan bisa digugat ke Pengadilan Negeri.

Setelah komisaris diberhentikan, ia sudah tidak berhak atas honorarium komisaris. Sedangkan untuk dividen, sepanjang ia masih berstatus sebagai pemegang saham walaupun tidak lagi menjabat sebagai komisaris, ia tetap berhak atas dividen.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Langkah yang Dilakukan Jika Komisaris PT Lalaikan Tugasnya

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan, Begini Aturannya

Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

Founder &amp; Managing Partners Haris Satiadi &amp; Partners