Dr(c)., Dr(c)., Henry  Indraguna, S.H., M.H., C.Med., C.R.A., C.T.L., C.M.L.C

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Pada dasarnya siapa yang berhak mewakili perusahaan telah diatur menurut ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_pt" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PT</a>. Direksi adalah organ perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, dapatkah HR office yang kemudian hadir mewakili direksi PT sebagai tergugat di pengadilan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah HR Mewakili Perusahaan sebagai Tergugat?

Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP">KUHAP</a>.

Lantas, dapatkah terdakwa mewakili dirinya sendiri karena ia adalah seorang advokat?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Terdakwa Mewakili Dirinya Sendiri sebagai Advokat?

Supaya terjadi persetujuan atau perjanjian yang sah, harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Lalu, bagaimana jika ada kesalahan identitas para pihak apakah mengakibatkan batalnya perjanjian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Identitas Para Pihak Salah, Perjanjian Otomatis Batal?

Tindakan debitur yang menyimpangi homologasi dengan cara mengalihkan kewajiban utang dengan pembaruan utang ke debitur lain yang tidak jelas dan tidak pernah diinformasikan ke kreditur dapat dikategorikan sebagai tindakan penyimpangan homologasi, dan menimbulkan hak kreditur untuk menuntut pembatalan perdamaian.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah Menyimpangi Isi Homologasi dengan Novasi?

Dalam praktiknya, suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>. Mengapa?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Advokat atau pengacara yang menghilangkan bukti invoice dan bukti kepemilikan sertifikat deposito milik klien, secara hukum dapat dituntut di mata hukum, sebab perbuatannya telah dapat diindikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kode etik, serta juga telah dapat diindikasikan atau dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Advokat Hilangkan Bukti Milik Klien

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu

Si Pokrol

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

Managing Partner Henry Indraguna &amp; Partners Law Firm

Dr(c)., Dr(c)., Henry Indraguna, S.H., M.H., C.Med., C.R.A., C.T.L., C.M.L.C

Arsip Jawaban