Dr. Dinda Keumala, S.H., M.Kn.

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/nprt/677/pp-no-24-tahun-1997-pendaftaran-tanah" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</a> (&ldquo;PP 24/1997&rdquo;), penerbitan sertifikat pengganti memang dimungkinkan atas permohonan pemegang hak sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.

Lalu, bagaimana kekuatan hukum sertifikat pengganti jika sertifikat yang lama ditemukan kembali?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Keabsahan Sertifikat Tanah Pengganti Jika yang Hilang Ditemukan

Hak Guna Bangunan (&ldquo;HGB&rdquo;) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Lantas, tanah apa saja yang dimaksud? Kemudian bagaimana hukumnya atas HGB untuk perseroan terbatas penanaman modal asing (PT PMA) sebagaimana Anda maksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ketentuan Hak Guna Bangunan untuk PMA

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus? 

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Dr. Dinda Keumala, S.H., M.Kn.