Febrinaldy Darmansyah, S.H., M.H.

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

Pemberian Surat Peringatan (&ldquo;SP&rdquo;) kepada karyawan sebenarnya telah diatur ketentuannya dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/nprt/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a>. Perlu dipahami, SP ini diberikan jika karyawan melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Namun demikian, terhadap pekerja yang sakit terinfeksi COVID-19 tidak dapat serta-merta diatur pemberian SP. Kecuali misalnya, dalam peraturan perusahaan sebelumnya telah diatur karyawan dilarang masuk ke kantor atau penetapan Work from Home (WFH), namun si karyawan melanggar kebijakan ini dan akhirnya menurut tracing, ia terpapar COVID-19 dari bepergian ke atau dari kantor.

Oleh karena itu, si karyawan bisa diberikan SP atas alasan pelanggaran ketentuan peraturan perusahaan tersebut, bukan karena alasan ia sakit terpapar COVID-19.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Memberikan SP Bagi Karyawan yang Sakit COVID-19?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Hukumnya Meminjam Barang Tanpa Izin

Izin Mendirikan Kantor Perusahaan Asing

Si Pokrol

Somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Lalu, bagaimana cara membuat somasi? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 

Warganegara & Partners 

Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan mempertimbangkan sinergi perusahaan, pajak, pembelian aktiva di bawah biaya penggantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian.

Lantas, apa saya syarat yang harus dipenuhi jika perusahaan melakukan merger?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

Arsip Jawaban Febrinaldy Darmansyah, S.H., M.H.

Febrinaldy Darmansyah, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Bolehkah Memberikan SP Bagi Karyawan yang Sakit COVID-19?

Arsip Jawaban Populer

Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Hukumnya Meminjam Barang Tanpa Izin

Izin Mendirikan Kantor Perusahaan Asing

Mitra Prosolution

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Tips Hukum

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Simak! Ini 5 Langkah Merger PT

Video Klinik

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?