Febrinaldy Darmansyah, S.H., M.H.

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

Pemberian Surat Peringatan (&ldquo;SP&rdquo;) kepada karyawan sebenarnya telah diatur ketentuannya dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/nprt/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a>. Perlu dipahami, SP ini diberikan jika karyawan melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Namun demikian, terhadap pekerja yang sakit terinfeksi COVID-19 tidak dapat serta-merta diatur pemberian SP. Kecuali misalnya, dalam peraturan perusahaan sebelumnya telah diatur karyawan dilarang masuk ke kantor atau penetapan Work from Home (WFH), namun si karyawan melanggar kebijakan ini dan akhirnya menurut tracing, ia terpapar COVID-19 dari bepergian ke atau dari kantor.

Oleh karena itu, si karyawan bisa diberikan SP atas alasan pelanggaran ketentuan peraturan perusahaan tersebut, bukan karena alasan ia sakit terpapar COVID-19.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Memberikan SP Bagi Karyawan yang Sakit COVID-19?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa 

Petugas KUA Bocorkan Jadwal Nikah Artis ke Wartawan, Bolehkah?  

Bolehkah Gaji Dianggap All-In dengan Upah Lembur?

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk yang Baru

Si Pokrol

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto dapat dilakukan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Tips Urus Dokumen Kependudukan Langsung dari Dirjen Dukcapil!

Arsip Jawaban Febrinaldy Darmansyah, S.H., M.H.