Shella Falianti, S.H., M.Kn.

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

Mengenai makelar, Anda dapat menemukan pengertiannya dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Dagang</a>, yang secara singkatnya merupakan pedagang perantara yang mendapat pemberian kuasa untuk menjual atau mencari pembeli barang. Namun jika akan menyepakati mengenai fee atau komisi bagi makelar perorangan, adakah ketentuan tersendiri yang mengaturnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Intip! Ini Besaran Komisi Makelar Properti

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?

Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Shella Falianti, S.H., M.Kn.