Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Ketentuan mengenai objek yang dikenakan pajak reklame pada dasarnya telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b0638ef883b5/undangundang-nomor-28-tahun-2009" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah</a>. Pajak reklame dipungut dengan tarif paling tinggi sebesar 25% yang ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing karena termasuk jenis pajak kabupaten/kota.

Lantas, apakah spanduk/banner yang berisikan nama warung dan menu makanan tersebut termasuk sebagai objek pajak reklame?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

PKL Pasang Spanduk Warung, Harus Bayar Pajak Reklame?

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;), mengenai pihak siapa yang akan menanggung pajak terutang PT, harus dilihat terlebih dahulu ketentuan yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas</a> serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13490/node/1022/uu-no-6-tahun-1983-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</a> dan perubahannya.

Adapun wajib pajak dalam hal badan diwakili oleh pengurus termasuk komisaris, pemegang saham mayoritas atau pengendali yang merupakan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Siapa Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT, Direksi atau Pemegang Saham?

Hadiah yang diperoleh dari kegiatan dan penghargaan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat tidak final menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2641/node/350/uu-no-7-tahun-1983-pajak-penghasilan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan</a> dan perubahannya. Adapun perhitungan tersebut didasarkan pada tarif pajak sebesar berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagaimana cara hitungnya jika hadiah yang diterima sebesar Rp200 juta dan Rp100 juta?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Mudah Hitung Pajak Hadiah

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (&ldquo;BPHTB&rdquo;) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan/atau bangunan yang termasuk perbuatan atau peristiwa hukum orang pribadi atau badan.

Adapun pihak yang menanggung BPHTB adalah si pembeli, bukan Anda selaku penjual. Kemudian meskipun dibayar secara mengangsur atau mencicil sejak tahun 2016 dan lunas pada tahun 2018, namun akta jual beli baru ditandatangani pada tahun 2020, sehingga dasar pengenaan pajak adalah setahun sebelumnya yaitu tahun 2019.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jual-Beli Tanah, Begini Rumus Hitung BPHTB

Pada prinsipnya warisan dikecualikan dari objek pajak. Namun sebelumnya ahli waris harus mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh), yang hanya diberikan jika objek warisan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pewaris.

Selain itu, perlu diperhatikan pula tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan hak karena waris. Bagaimana cara hitungnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Syarat Agar Warisan Bebas Pajak

Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (&ldquo;CV&rdquo;) termasuk sebagai salah satu subjek pajak. Oleh karena itu, dengan sendirinya subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak.

Namun, bagaimana jika CV tersebut belum beroperasi? Kemudian, CV harus memenuhi aturan perpajakan apa saja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!

Server nama domain &ldquo;.go.id&rdquo; sebagaimana Anda maksud hanya boleh digunakan untuk kegiatan dan kepentingan instansi terkait. Sebab situs &ldquo;.go.id&rdquo; adalah situs yang diawasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam konteks ini, beriklan di situs &ldquo;.go.id&rdquo; milik pemerintah tidak diperuntukan iklan secara komersial, melainkan hanya memberikan informasi-informasi ke publik. Di sisi lain, dari peraturan perundang-undangan tentang reklame (dengan tujuan komersial), untuk reklame melalui internet dan diselenggarakan oleh pemerintah adalah tidak termasuk objek pajak reklame.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Beriklan di Situs Pemerintah

Pada dasarnya, seorang karyawan yang telah melakukan tindakan penggelapan uang perusahaan yang seharusnya disetorkan untuk membayar pajak termasuk ke dalam ranah hukum pidana.

Bagaimana bunyi sanksi pidana yang bisa menjerat karyawan yang menggelapkan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Karyawan Gelapkan Setoran Pajak, Ini Jerat Hukumnya

Transfer pricing&nbsp;dapat diartikan sebagai besaran harga yang ditentukan yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam praktik, transfer pricing banyak dilakukan pada perusahaan multinasional.

Kemungkinan&nbsp;transfer pricing&nbsp;dapat terjadi antar perusahaan, baik dalam anggota perusahaan tersebut maupun dengan pihak-pihak yang mempunyai keterikatan hubungan istimewa di dalam dan luar negeri. Lalu, bagaimana jika transfer pricing ini disalahgunakan untuk penghindaran pajak?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengenal Transfer Pricing dalam Dunia Pajak

Kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (&ldquo;NPWP&rdquo;) bagi wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki penghasilan adalah membayar, menghitung dan melaporkan pajak.

Untuk itu, individual/orang pribadi dikenakan atas pajak penghasilan (&ldquo;PPh&rdquo;), apa dasar hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

5 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Si Pokrol

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Arsip Jawaban

PKL Pasang Spanduk Warung, Harus Bayar Pajak Reklame?

Siapa Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT, Direksi atau Pemegang Saham?

Siapa Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT, Direksi atau Pemegang Saham?

Cara Mudah Hitung Pajak Hadiah

Jual-Beli Tanah, Begini Rumus Hitung BPHTB

Ini Syarat Agar Warisan Bebas Pajak

CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!

CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!

Hukumnya Beriklan di Situs Pemerintah

Karyawan Gelapkan Setoran Pajak, Ini Jerat Hukumnya

Mengenal Transfer Pricing dalam Dunia Pajak

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

Arsip Jawaban Populer

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

5 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!