Kartika Paramita, S.H., LL.M.

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Setiap negara pantai wajib membantu melakukan pencarian dan memberikan bantuan kepada kapal atau pesawat lain yang mengalami kecelakaan.

Kewajiban di atas tertuang di dalam <a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwik9qz5jvLtAhUYWX0KHSPuA1kQFjAAegQIAxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fkkp.go.id%2Fan-component%2Fmedia%2Fupload-gambar-pendukung%2Fdjprl%2FP4K%2FPencemaran%2520Laut%2Funclos_terjemahan(1).doc&amp;usg=AOvVaw3BA-72okdp_T6yPwbt4NVY" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">United Nations Convention on the Law of the Sea</a>, International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), <a href="https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201405/volume-1405-i-23489-english.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">International Convention on Maritime Search and Rescue</a> (SAR).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kewajiban Negara Pantai Jika Terjadi Kecelakaan Kapal Asing

Secara umum, aturan perjanjian pengangkutan tidak bisa dilepaskan dari hukum perikatan sebagaimana tertera dalam Buku III <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> tentang Perikatan (Verbintenis) dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Dagang</a>.

Beberapa hal yang biasanya diatur dalam perjanjian pengangkutan antara lain:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Definisi mengenai pengangkut dan pemilik barang;</li>
	<li style="text-align:justify">Rezim hukum yang berlaku;</li>
	<li style="text-align:justify">Hak dan kewajiban pengangkut dan pemilik barang;</li>
	<li style="text-align:justify">Tanggung jawab pengangkut;</li>
	<li style="text-align:justify">Periode berlakunya tanggung jawab;</li>
	<li style="text-align:justify">Pengecualian tanggung jawab pengangkut dan beban pembuktian;</li>
	<li style="text-align:justify">Batasan ganti rugi; dan</li>
	<li style="text-align:justify">Penyelesaian sengketa.</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara

<a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwik9qz5jvLtAhUYWX0KHSPuA1kQFjAAegQIAxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fkkp.go.id%2Fan-component%2Fmedia%2Fupload-gambar-pendukung%2Fdjprl%2FP4K%2FPencemaran%2520Laut%2Funclos_terjemahan(1).doc&amp;usg=AOvVaw3BA-72okdp_T6yPwbt4NVY" style="color:blue; text-decoration:underline">United Nations Convention on the Law of the Sea</a> (&ldquo;UNCLOS&rdquo;) tidak mengatur secara spesifik terkait larangan atau perizinan kapal perang atau aktivitas militer di wilayah ZEE negara lain. Namun terdapat 3 pandangan yang berbeda terkait hal ini.

Sedangkan ketentuan mengenai hak negara pantai di wilayah ZEE dalam UNCLOS telah dinyatakan oleh beberapa putusan pengadilan internasional dan akademisi sebagai sumber hukum kebiasaan internasional, sehingga bagaimana akibat hukumnya bagi negara yang tidak meratifikasi UNCLOS?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Kapal Perang Negara Lain Melintasi ZEE

Pemanfaatan lahan di laut untuk keperluan bisnis diberikan dalam bentuk Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut berdasarkan letak wilayah laut yang dimaksud. Permohonan penerbitan izin diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (Lembaga OSS).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Izin yang Diperlukan untuk Pemanfaatan Wilayah Laut

Zona Ekonomi Eksklusif (&ldquo;ZEE&rdquo;) merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat.

Indonesia dalam hal ini sebagai negara pantai di wilayah ZEE memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Hak-hak berdaulat apa lagi yang dimiliki negara pantai?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kenali ZEE dan Hak-hak Berdaulatnya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pasal 19 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26778/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-26permkominfo52007-tahun-2007" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet</a> sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt589c1da2f20ad/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-5-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet</a> mewajibkan setiap penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan penyimpanan rekaman transaksi koneksi (log file) sekurang-kurangnya selama 3 bulan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyimpanan ini wajib dilakukan oleh setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol internet, tidak terbatas hanya kepada Penyelenggara Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) saja.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Perekaman Transaksi Koneksi dalam Penyelenggaraan Internet

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Si Pokrol

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.