Kartika Paramita, S.H., LL.M.

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Setiap negara pantai wajib membantu melakukan pencarian dan memberikan bantuan kepada kapal atau pesawat lain yang mengalami kecelakaan.

Kewajiban di atas tertuang di dalam <a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwik9qz5jvLtAhUYWX0KHSPuA1kQFjAAegQIAxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fkkp.go.id%2Fan-component%2Fmedia%2Fupload-gambar-pendukung%2Fdjprl%2FP4K%2FPencemaran%2520Laut%2Funclos_terjemahan(1).doc&amp;usg=AOvVaw3BA-72okdp_T6yPwbt4NVY" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">United Nations Convention on the Law of the Sea</a>, International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), <a href="https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201405/volume-1405-i-23489-english.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">International Convention on Maritime Search and Rescue</a> (SAR).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kewajiban Negara Pantai Jika Terjadi Kecelakaan Kapal Asing

Secara umum, aturan perjanjian pengangkutan tidak bisa dilepaskan dari hukum perikatan sebagaimana tertera dalam Buku III <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> tentang Perikatan (Verbintenis) dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Dagang</a>.

Beberapa hal yang biasanya diatur dalam perjanjian pengangkutan antara lain:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Definisi mengenai pengangkut dan pemilik barang;</li>
	<li style="text-align:justify">Rezim hukum yang berlaku;</li>
	<li style="text-align:justify">Hak dan kewajiban pengangkut dan pemilik barang;</li>
	<li style="text-align:justify">Tanggung jawab pengangkut;</li>
	<li style="text-align:justify">Periode berlakunya tanggung jawab;</li>
	<li style="text-align:justify">Pengecualian tanggung jawab pengangkut dan beban pembuktian;</li>
	<li style="text-align:justify">Batasan ganti rugi; dan</li>
	<li style="text-align:justify">Penyelesaian sengketa.</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, dan Udara

<a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwik9qz5jvLtAhUYWX0KHSPuA1kQFjAAegQIAxAC&amp;url=https%3A%2F%2Fkkp.go.id%2Fan-component%2Fmedia%2Fupload-gambar-pendukung%2Fdjprl%2FP4K%2FPencemaran%2520Laut%2Funclos_terjemahan(1).doc&amp;usg=AOvVaw3BA-72okdp_T6yPwbt4NVY" style="color:blue; text-decoration:underline">United Nations Convention on the Law of the Sea</a> (&ldquo;UNCLOS&rdquo;) tidak mengatur secara spesifik terkait larangan atau perizinan kapal perang atau aktivitas militer di wilayah ZEE negara lain. Namun terdapat 3 pandangan yang berbeda terkait hal ini.

Sedangkan ketentuan mengenai hak negara pantai di wilayah ZEE dalam UNCLOS telah dinyatakan oleh beberapa putusan pengadilan internasional dan akademisi sebagai sumber hukum kebiasaan internasional, sehingga bagaimana akibat hukumnya bagi negara yang tidak meratifikasi UNCLOS?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Kapal Perang Negara Lain Melintasi ZEE

Pemanfaatan lahan di laut untuk keperluan bisnis diberikan dalam bentuk Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut berdasarkan letak wilayah laut yang dimaksud. Permohonan penerbitan izin diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (Lembaga OSS).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini Izin yang Diperlukan untuk Pemanfaatan Wilayah Laut

Zona Ekonomi Eksklusif (&ldquo;ZEE&rdquo;) merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat.

Indonesia dalam hal ini sebagai negara pantai di wilayah ZEE memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Hak-hak berdaulat apa lagi yang dimiliki negara pantai?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kenali ZEE dan Hak-hak Berdaulatnya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pasal 19 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26778/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-26permkominfo52007-tahun-2007" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet</a> sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt589c1da2f20ad/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-5-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet</a> mewajibkan setiap penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan penyimpanan rekaman transaksi koneksi (log file) sekurang-kurangnya selama 3 bulan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyimpanan ini wajib dilakukan oleh setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol internet, tidak terbatas hanya kepada Penyelenggara Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) saja.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Perekaman Transaksi Koneksi dalam Penyelenggaraan Internet

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?

Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.