Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Rapat Umum Pemegang Saham (&ldquo;RUPS&rdquo;) dapat diselenggarakan secara tatap muka (fisik) maupun melalui media elektronik. Di samping itu, ada juga metode pengambilan keputusan di luar RUPS melalui keputusan sirkuler atau <em>circular resolution</em>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bagaimana metode pengambilan keputusan di luar RUPS (<em>circular resolution</em>) ini?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

RUPS Fisik, RUPS Elektronik, dan <i>Circular Resolution</i>; Ini Beda Ketiganya!

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Proses uji tuntas hukum (<em>legal due diligence</em>) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai risiko hukum yang mungkin timbul terkait transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Uji tuntas hukum mencakup pemeriksaan berbagai aspek hukum para pihak, seperti pemeriksaan akta, pemeriksaan perizinan, pemeriksaan aset, maupun pemeriksaan bebas perkara.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Apa Saja Hal-hal yang Diuji dalam <i>Due Diligence</i>?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Renvoi</em> atau yang dikenal juga sebagai doktrin penunjukan kembali dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan <em>lex causae</em> yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Proses <em>renvoi</em> sendiri dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu penunjukan kembali (<em>remission</em>) dan penunjukan lebih lanjut (<em>transmission</em>). <em>Renvoi</em> memberi ruang untuk pengadilan menentukan kaidah atau sistem hukum mana yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Namun keberadaannya banyak ditentang karena dianggap berlawanan dengan asas kebebasan berkontrak para pihak.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Mengenal <i>Renvoi</i> dalam Hukum Perdata Internasional

<div>Cabang yayasan asing dapat didirikan di Indonesia sebagai badan hukum yayasan berdasarkan hukum Indonesia yang mengacu kepada yayasan induk atau dengan cara bermitra langsung dengan yayasan Indonesia. Ketentuan umum mengenai pendirian yayasan ini terdapat di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan</a> serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28370/peraturan-pemerintah-nomor-63-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50efca421e67d/peraturan-pemerintah-nomor-2-tahun-2013" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan</a>. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</div>

Pendirian Cabang Yayasan Asing di Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dasar hukum Perusahaan Modal Ventura (&ldquo;PMV&rdquo;) antara lain adalah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5698c22fa80c7/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-34-pojk05-2015-tahun-2015#dokumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5694cca64da6b/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-35-pojk05-2015-tahun-2015" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura</a>. Perusahaan modal ventura dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, maupun perseroan komanditer. Sementara, permohonan izin usaha PMV diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;<br />
Untuk PMV yang berbentuk perseroan terbatas, modal disetornya paling sedikit Rp50 miliar. Sedangkan, untuk PMV yang berbentuk koperasi dan perseroan komanditer, modal disetornya paling sedikit Rp25 miliar. Nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha kepada satu pasangan usaha dan/atau debitur dibatasi maksimal 25% dari total ekuitas PMV.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Keuntungannya

<div>Benda yang dijadikan objek jaminan utang tersebut dapat diasumsikan sebagai benda tidak bergerak. Jenis jaminan yang dapat dibebankan terhadap benda tersebut adalah hak tanggungan atau hipotek. Eksekusi hak jaminan yang berupa hak tanggungan dapat melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk hipotek dapat dilaksanakan melalui pelelangan umum. Pada prinsipnya, dikarenakan para pihak tidak berada di Indonesia, maka eksekusi dapat dilakukan dengan memberikan kuasa terhadap pihak lain.</div>

Eksekusi Objek Jaminan yang Para Pihaknya di Luar Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pasal 1338 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tanggung jawab seorang <em>programmer</em> terkait pembuatan dan/atau pengelolaan <em>website</em> tergantung pada perjanjian kerjasama yang dibuat antara perusahaan penerima jasa dan pihak <em>programmer</em>. Jika <em>programmer</em> tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan, maka <em>programmer </em>tersebut telah melakukan wanprestasi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Bagaimana jika perjanjian tidak mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab <em>programmer </em>dalam pembuatan dan pengelolaan <em>website</em> jika terkena virus? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Tanggung Jawab <i>Programmer</i> atas Serangan Virus di <i>Website</i> yang Dibuatnya

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran 

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M

Arsip Jawaban

RUPS Fisik, RUPS Elektronik, dan Circular Resolution; Ini Beda Ketiganya!

Apa Saja Hal-hal yang Diuji dalam Due Diligence?

Mengenal Renvoi dalam Hukum Perdata Internasional

Pendirian Cabang Yayasan Asing di Indonesia

Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Keuntungannya

Eksekusi Objek Jaminan yang Para Pihaknya di Luar Indonesia

Tanggung Jawab Programmer atas Serangan Virus di Website yang Dibuatnya

Arsip Jawaban Populer

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Mitra Prosolution

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Tips Hukum

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Video Klinik

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)