Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Rapat Umum Pemegang Saham (&ldquo;RUPS&rdquo;) dapat diselenggarakan secara tatap muka (fisik) maupun melalui media elektronik. Di samping itu, ada juga metode pengambilan keputusan di luar RUPS melalui keputusan sirkuler atau <em>circular resolution</em>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bagaimana metode pengambilan keputusan di luar RUPS (<em>circular resolution</em>) ini?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

RUPS Fisik, RUPS Elektronik, dan <i>Circular Resolution</i>; Ini Beda Ketiganya!

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Proses uji tuntas hukum (<em>legal due diligence</em>) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai risiko hukum yang mungkin timbul terkait transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Uji tuntas hukum mencakup pemeriksaan berbagai aspek hukum para pihak, seperti pemeriksaan akta, pemeriksaan perizinan, pemeriksaan aset, maupun pemeriksaan bebas perkara.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Apa Saja Hal-hal yang Diuji dalam <i>Due Diligence</i>?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Renvoi</em> atau yang dikenal juga sebagai doktrin penunjukan kembali dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan <em>lex causae</em> yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Proses <em>renvoi</em> sendiri dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu penunjukan kembali (<em>remission</em>) dan penunjukan lebih lanjut (<em>transmission</em>). <em>Renvoi</em> memberi ruang untuk pengadilan menentukan kaidah atau sistem hukum mana yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Namun keberadaannya banyak ditentang karena dianggap berlawanan dengan asas kebebasan berkontrak para pihak.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Mengenal <i>Renvoi</i> dalam Hukum Perdata Internasional

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pembelian kembali saham (<em>shares buyback</em>) terjadi ketika suatu perseroan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham dan beredar di umum.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Salah satu tujuannya adalah untuk mengubah komposisi kepemilikan dan struktur kendali perseroan tersebut. Bagaimana bunyi ketentuan selengkapnya terkait <em>shares buyback</em>?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Apa Itu <i>Shares Buyback</i> PT dan Fungsinya?

<div>Cabang yayasan asing dapat didirikan di Indonesia sebagai badan hukum yayasan berdasarkan hukum Indonesia yang mengacu kepada yayasan induk atau dengan cara bermitra langsung dengan yayasan Indonesia. Ketentuan umum mengenai pendirian yayasan ini terdapat di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan</a> serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28370/peraturan-pemerintah-nomor-63-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50efca421e67d/peraturan-pemerintah-nomor-2-tahun-2013" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan</a>. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</div>

Pendirian Cabang Yayasan Asing di Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dasar hukum Perusahaan Modal Ventura (&ldquo;PMV&rdquo;) antara lain adalah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5698c22fa80c7/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-34-pojk05-2015-tahun-2015#dokumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5694cca64da6b/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-35-pojk05-2015-tahun-2015" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura</a>. Perusahaan modal ventura dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, maupun perseroan komanditer. Sementara, permohonan izin usaha PMV diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;<br />
Untuk PMV yang berbentuk perseroan terbatas, modal disetornya paling sedikit Rp50 miliar. Sedangkan, untuk PMV yang berbentuk koperasi dan perseroan komanditer, modal disetornya paling sedikit Rp25 miliar. Nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha kepada satu pasangan usaha dan/atau debitur dibatasi maksimal 25% dari total ekuitas PMV.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Keuntungannya

<div>Benda yang dijadikan objek jaminan utang tersebut dapat diasumsikan sebagai benda tidak bergerak. Jenis jaminan yang dapat dibebankan terhadap benda tersebut adalah hak tanggungan atau hipotek. Eksekusi hak jaminan yang berupa hak tanggungan dapat melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk hipotek dapat dilaksanakan melalui pelelangan umum. Pada prinsipnya, dikarenakan para pihak tidak berada di Indonesia, maka eksekusi dapat dilakukan dengan memberikan kuasa terhadap pihak lain.</div>

Eksekusi Objek Jaminan yang Para Pihaknya di Luar Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pasal 1338 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tanggung jawab seorang <em>programmer</em> terkait pembuatan dan/atau pengelolaan <em>website</em> tergantung pada perjanjian kerjasama yang dibuat antara perusahaan penerima jasa dan pihak <em>programmer</em>. Jika <em>programmer</em> tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan, maka <em>programmer </em>tersebut telah melakukan wanprestasi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Bagaimana jika perjanjian tidak mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab <em>programmer </em>dalam pembuatan dan pengelolaan <em>website</em> jika terkena virus? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Tanggung Jawab <i>Programmer</i> atas Serangan Virus di <i>Website</i> yang Dibuatnya

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Karyawan Kontrak <i>Resign</i>, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Apakah Nikah Siri Itu Zina?

Si Pokrol

<p>Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.</p>

<p>Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya <strong>jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami</strong>, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang <strong>wajib</strong> dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, <u>Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan</u>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

<p>Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<em>Crypto Asset</em>) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto <strong>dapat dilakukan</strong> melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.</p>

<p>Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.</p>

<p>Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M

Arsip Jawaban

RUPS Fisik, RUPS Elektronik, dan Circular Resolution; Ini Beda Ketiganya!

Apa Saja Hal-hal yang Diuji dalam Due Diligence?

Mengenal Renvoi dalam Hukum Perdata Internasional

Apa Itu Shares Buyback PT dan Fungsinya?

Pendirian Cabang Yayasan Asing di Indonesia

Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Keuntungannya

Eksekusi Objek Jaminan yang Para Pihaknya di Luar Indonesia

Tanggung Jawab Programmer atas Serangan Virus di Website yang Dibuatnya

Arsip Jawaban Populer

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Apakah Nikah Siri Itu Zina?

Mitra Prosolution

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Tips Hukum

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Video Klinik

Tips Urus Dokumen Kependudukan Langsung dari Dirjen Dukcapil!