Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H.

IPAS Institute

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Prinsip dasar perlindungan merek adalah &lsquo;<em>first to file</em>&rsquo; (pertama kali didaftarkan) dan teritorial (pendaftaran merek tunduk pada aturan penerapan perlindungan merek masing-masing negara).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun demikian, pemegang lisensi merek terkenal dapat menempuh sejumlah langkah hukum jika pendaftaran merek tersebut telah didahului oleh pihak lain yang diduga tidak berhak. Salah satunya, dengan mengajukan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga atas iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Tips Bagi Pemegang Lisensi yang Mereknya Telah Didaftarkan Pihak Lain

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><em>Newsletter</em> termasuk dalam jenis ciptaan karya tulis. Sedangkan konten <em>podcast</em> yang berupa rekaman suara dapat memuat <em>interview</em>, musik/lagu, ceramah, dan lain-lain. Dengan demikian, konten <em>podcast</em> masuk ke dalam jenis ciptaan yang variatif, tergantung hasil karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan direkam.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam konteks dugaan pelanggaran hak cipta dalam pengalihwujudan (adaptasi) konten <em>newsletter</em> menjadi rekaman suara konten <em>podcast</em>, pencipta sebagai pemegang hak eksklusif memiliki peran utama. Selama pengalihwujudan tersebut dilakukan atas persetujuannya dan ia tidak berkeberatan, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka pengalihwujudan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi <i>Newsletter</i> Menjadi <i>Podcast</i>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Royalti pencipta dan pemegang hak cipta di antaranya dapat dibayarkan pengusaha <em>karaoke box </em>melalui Lembaga Manajemen Kolektif (&ldquo;LMK&rdquo;). Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna hak cipta dan hak terkait membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Lalu, berapa besaran tarif royalti dan persentase pajak bagi usaha <em>karaoke box</em>? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ketentuan Royalti dan Perpajakan bagi Usaha <i>Karaoke Box</i>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Seseorang yang menjual produk dari luar negeri sebagai distributor tidak resmi pada dasarnya tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>. Namun demikian, terdapat indikasi pelanggaran <strong>hak distribusi eksklusif</strong> yang diatur <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5739868e14916/node/609/peraturan-menteri-perdagangan-no-22_m-dag_per_3_2016-tahun-2016-ketentuan-umum-distribusi-barang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang</a> dan perubahannya. Atas pelanggaran itu, si penjual dapat dikenakan sanksi administratif atau digugat secara perdata.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Distribusi Eksklusif

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Peniruan suatu konten <em>YouTube</em> ke dalam bentuk gambar bersinggungan dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk itu, ketentuan penghormatan atas kedua hak tersebut dalam <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/uu-no-28-tahun-2014-hak-cipta" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</a> perlu diperhatikan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Apakah Meniru Gambar dari Konten <i>YouTube</i> Termasuk Pelanggaran?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Logo merupakan salah satu elemen dari merek, sesuai pengertian merek dalam Pasal 1 angka 1 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>. Akibatnya, kesamaan logo produk dengan logo sebuah merek terkenal pun sejatinya telah termasuk kategori kesamaan merek. Kesamaan seperti ini akan membuat pendaftaran merek ditolak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Logo yang Serupa dengan Logo Merek Terkenal, Dapatkah Didaftarkan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>, penggunaan merek tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar dapat disanksi pidana. Hal ini sekalipun merek yang memiliki persamaan tersebut digunakan sebagai judul laman <em>marketplace, </em>sepanjang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk yang dijual di dalamnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Menggunakan Pelesetan Merek Terkenal di Laman <i>Marketplace</i>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Keuntungan bagi Indonesia dengan adanya <a href="https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><em>Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights Agreement</em></a> secara garis besarnya adalah untuk menegakkan hukum terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta memotivasi para penghasil karya-karya intelektual untuk berinovasi dan menghasilkan karya-karya lain karena adanya perlindungan terhadap hak-hak intelektual mereka. Selain itu, dengan adanya TRIPS Agreement dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>


Keuntungan TRIPs Bagi Indonesia 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya, <strong>hanya merek yang sudah terdaftar</strong> yang berhak atas perlindungan hukum dari negara. Gugatan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum lahirnya perlindungan merek juga tidak dapat diajukan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Adakah Perlindungan Hukum atas Merek yang Belum Terdaftar?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika menggunakan logo suatu perusahaan untuk dipasang pada produk lain guna kepentingan komersial, maka kita harus melihat aturan mengenai penggunaan logo yang terdaftar sebagai Merek.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar. Oleh karenanya, apabila ada pihak lain yang ingin menggunakannya, maka pihak lain tersebut <strong>wajib mendapatkan izin dari Pemilik Merek</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Legalkah Mencetak Logo Bahasa Pemrograman pada Barang Dagangan?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</span></p>


Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

<p>Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute</p>


Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Tips Bagi Pemegang Lisensi yang Mereknya Telah Didaftarkan Pihak Lain

Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi Newsletter Menjadi Podcast

Ketentuan Royalti dan Perpajakan bagi Usaha Karaoke Box