Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jadi menjawab pertanyaan Anda, asalkan pada saat pembuatan akta pendirian PT tersebut dilakukan oleh para pendiri, yang hadir dan menanda-tangani akta pendirian tersebut di hadapan Notaris Kabupaten Cirebon, serta para penghadap tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 39 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/undang-undang-nomor-2-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a>, maka akta pendirian tersebut sah dan diperbolehkan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Adakah Pembatasan Wilayah Notaris Terkait Pembuatan Akta Pendirian PT?

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, <strong>bukan pengadilan negeri</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bagaimana cara mengesahkan dan melaporkan perjanjian kawin tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?

Cara Mengubah Kesalahan Penulisan Pada Perjanjian

Cara Membeli Sebagian Tanah yang Dijaminkan ke Bank

Proses Balik Nama Warisan ke Salah Satu Ahli Waris Saja

Mana Lebih Kuat, SHM atau Surat Camat Disertai Dokumen Tua?

Cara Aman Memperoleh Tanah Dari Membayarkan Kredit Pihak Ketiga

Cara Balik Nama Tanah Waris Jika AJB Hilang

Cara Menjual Harta yang Juga Diwariskan kepada Adik di Bawah Umur

Tahapan Balik Nama Sebagian Warisan Kakek untuk Cucu

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Apakah Nikah Siri Itu Zina?

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Hukumnya Jual <i>Sex Toys</i> di Indonesia

Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya  

Si Pokrol

<p>Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.</p>

<p>Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya <strong>jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami</strong>, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang <strong>wajib</strong> dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, <u>Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan</u>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

<p>Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<em>Crypto Asset</em>) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto <strong>dapat dilakukan</strong> melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.</p>

<p>Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.</p>

<p>Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Tips Urus Dokumen Kependudukan Langsung dari Dirjen Dukcapil!

<p>Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: <a href="http://www.irmadevita.com">www.irmadevita.com</a>.</p>

Arsip Jawaban Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

1 Penjawab Mitra