Karna Partnership

Terkait dengan penurunan upah, tidak terdapat ketentuan secara rinci yang mengatur mengenai hal ini. Akan tetapi, karena perubahan terhadap upah tentunya akan mengubah salah satu ketentuan dari perjanjian kerja, maka penurunan upah harus dilaksanakan melalui persetujuan para pihak terlebih dahulu.

Di sisi lain, penurunan upah dapat dilakukan melalui pemotongan upah apabila memenuhi syarat-syarat pemotongan upah, karena pemotongan upah sendiri, menurut hemat kami, dapat dilakukan secara permanen kepada karyawan. Namun, pemotongan upah sebagai denda dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ketentuan Penurunan Gaji dan Penyelesaiannya

Potret sebagai suatu karya fotografi dengan objek manusia merupakan ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Karena merupakan ciptaan yang dilindungi, setiap orang dilarang menggunakan potret untuk kepentingan komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya secara komersial tanpa melalui persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Sedangkan nama boy group tersebut apabila telah terdaftar sebagai merek, maka penggunaan namanya secara komersial tanpa izin untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan merupakan suatu pelanggaran merek.

Apa saja sanksi atas pelanggaran tersebut dan bagaimana upaya hukum bagi pihak yang dirugikan?

Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Promosi Pakai Nama dan Foto Boy Band Tanpa Izin

Dalam penyusunan perjanjian waralaba wajib memuat klausula mengenai tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan waralaba sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26917/peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2007">Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba</a>. Oleh karena itu, pihak dalam perjanjian waralaba berhak untuk mengakhiri dan/atau memutuskan perjanjian waralaba pada kondisi yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian waralaba.

Apabila pengakhiran waralaba oleh pemberi waralaba dilakukan berdasarkan keadaan/kondisi dan dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian waralaba, dimungkinkan bagi penerima waralaba mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji) kepada pemberi waralaba.

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

Waralaba Gagal, Bolehkah Pemberi Waralaba Mengakhiri Bisnis Sepihak?

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a>, aktiva dan pasiva suatu perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Dengan demikian, setiap hak dan kewajiban yang tadinya melekat kepada perseroan terbatas yang menggabungkan diri, selama belum diselesaikan atau diakhiri sebelum proses penggabungan/merger berlaku secara efektif, kini menjadi melekat kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan.

Oleh karena itu, dalam hal PT Bank Syariah Mandiri memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam suatu kesepakatan atau perjanjian dengan pihak lain, maka karena hukum, hak dan kewajiban tersebut akan beralih kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai perseroan terbatas yang menerima penggabungan.&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> yang berlaku secara jelas mengatur bahwa barang siapa yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) berakhir, maka pihak yang mengakhiri wajib membayar denda kepada pihak lainnya sejumlah sisa upah pekerja hingga masa PKWT berakhir.

Apabila Anda tidak sanggup membayar denda tersebut dan Anda memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan Anda, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak Anda dalam hal adanya kerja lembur seperti upah lembur, istirahat yang cukup, dan makanan/minuman.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Diminta Lembur Sampai Drop, Bolehkah Resign Sebelum PKWT Berakhir?

Data pribadi dapat dipandang sebagai benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945">Undang-Undang Dasar Tahun 1945</a> hingga peraturan menteri.

Pemrosesan data pribadi seseorang (termasuk pengalihan, penyebarluasan atau pengungkapan) wajib dilakukan atas persetujuan pemilik data pribadi dan memenuhi keperluan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sharing Data Pribadi antar Perusahaan, Bolehkah?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Karna Partnership adalah kantor advokat yang menyediakan jasa konsultan hukum dan pendampingan hukum khususnya dalam hukum bisnis.

Karna Partnership

3 Penjawab Mitra

Alvin Suryohadiprojo, S.H., LL.M.

Aditya Bagus Anggariady, S.H.

Rizki Dwianda Rildo, S.H., M.H., LL.M.

Arsip Jawaban