Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Dalam uraian posita surat gugatan telah menyebutkan beberapa pihak. Namun jika dalam susunan para tergugat atau para turut tergugat, ternyata menyisakan pihak yang tidak ditarik dalam gugatan, maka akan berpotensi mendapatkan perlawanan berupa eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium exceptie) dan berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

Lantas, bagaimana penetapan tergugat dan turut tergugat dalam kasus Anda?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap kontraktor, bukan terhadap tukang atau pekerja bangunan. Sebab, perjanjian atau kesepakatan pembangunan rumah dilakukan antara Anda selaku pemilik rumah dengan pihak kontraktor, sehingga terjadi hubungan hukum antara Anda dengan kontraktor. Sedangkan antara Anda dengan para tukang atau pekerja bangunan tidak memiliki hubungan hukum.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?

Keterangan saksi yang telah dituliskan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (&ldquo;BAP&rdquo;) dapat saja berbeda dengan keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan. Hal ini tidak menjadi masalah, sebab dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHAP</a>, tidak terdapat larangan bagi saksi yang mencabut keterangan BAP sepanjang memberikan alasan yang logis dan menjelaskan perbedaannya. 

Lain halnya jika saksi tersebut benar telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah, ia dapat dijerat dengan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHP</a>.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Arbitrase adalah salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan telah diatur ke dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_30_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 30/1999</a>. Adapun lembaga arbitrase merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam pelaksanaannya, apakah arbitrase dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet? Terlebih masa pandemi COVID-19 memaksa meminimalisir pertemuan fisik.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, dalam hal ini Akta Jual Beli (&ldquo;AJB&rdquo;). Jika AJB hilang, seharusnya PPAT yang bersangkutan masih menyimpan Minuta Akta, dan oleh karenanya Anda dapat memohon salinan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

AJB Hilang? Lakukan Langkah Ini

Dari kronologis yang Anda ceritakan, sebenarnya terdapat 2 solusi upaya hukum yang dapat dilakukan atas bukti baru terkait tanah yang digugat D sebenarnya tidak mencakup tanah milik A dan B, melainkan hanya tanah milik C yang ada di dalam pagar. Pertama, Anda dapat mengajukan upaya hukum banding atau yang kedua, Anda dapat menunggu putusan sampai berkekuatan hukum tetap dan lalu mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.

Selain itu, perlu Anda ketahui adanya Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara atas barang tidak bergerak seperti misalnya tanah. Tujuan dari adanya Pemeriksaan Setempat tersebut adalah guna memperoleh kepastian mengenai lokasi, ukuran dan batas serta kualitas dari objek sengketa tanah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Hukumnya Meminjam Barang Tanpa Izin

Izin Mendirikan Kantor Perusahaan Asing

Si Pokrol

Somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Lalu, bagaimana cara membuat somasi? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 

Warganegara & Partners 

Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan mempertimbangkan sinergi perusahaan, pajak, pembelian aktiva di bawah biaya penggantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian.

Lantas, apa saya syarat yang harus dipenuhi jika perusahaan melakukan merger?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

Ketua Klinik Hukum FH Universitas Pancasila

Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia

AJB Hilang? Lakukan Langkah Ini

Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah

Arsip Jawaban Populer

Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Hukumnya Meminjam Barang Tanpa Izin

Izin Mendirikan Kantor Perusahaan Asing

Mitra Prosolution

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Tips Hukum

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Simak! Ini 5 Langkah Merger PT

Video Klinik

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?